oleh

Polres Malaka diminta prioritaskan skandal korupsi

-Kolom-984 views

Laporan Pidana di Polres Malaka oleh Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap Alfred Baun (Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia/Araksi), melalui Surat Pengaduan bernomor 10/IV/STN.DKK/2020 tanggal 15 April 2020, terkait tindak pidana  pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Bupati Malaka, menurut kami adalah merupakan Laporan Pidana yang tidak perlu diprioritaskan penanganannya dan bahkan Laporan Pidana yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap Alfred Baun itu justru harus dikesampingkan proses hukumnya sebab yang paling terpenting serta harus menjadi prioritas utama adalah mengungkap secara tuntas skandal korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar di Kabupaten Malaka yang membuat Kadis Pertanian Malaka Yustinus Nahak serta 8 (delapan) pihak lainnya telah ditetapkan sebagai para tersangka oleh Polda NTT.

Alasan Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Malaka melaporkan Alfred Baun ke Polres Malaka adalah terkait pernyataan Alfred Baun dalam pemberitaan media online sepangindonesia.com tanggal 8 Maret 2020, yang menyebut bahwa  diduga aktor kasus bawang merah itu Bupati Malaka dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, serta pemberitaan dalam media online pelopor9.com tanggal 8 April 2020 dimana Alfred Baun sebagai Ketua Araksi menyebut dugaan aliran uang proyek pengadaan benih bawang merah senilai Rp 1,4 Miliyar mengalir ke Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran.

Pernyataan-pernyataan Alfred Baun selaku Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) dalam pemberitaan-pemberitaan media online tersebut justru harus menjadi pemicu bagi pihak kepolisian khususnya Polda NTT untuk pro aktif mengejar serta menghimpun kesaksian-kesaksian dan alat-alat bukti lainnya demi membongkar tuntas skandal korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar di Kabupaten Malaka, termasuk mengungkap peran dan dugaan keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka dalam kasus itu.

Polres Malaka tidak perlu buang-buang energi untuk memproses Laporan Pidana Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap Alfred Baun, sebab Alfred Baun sebagai bagian dari seluruh masyarakat Kabupaten Malaka adalah merupakan pihak yang menjadi korban akibat skandal korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018, sehingga secara hukum Alfred Baun seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai dan bukannya justru dikriminalisasikan oleh pihak penguasa di Kabupaten Malaka.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pada Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian tidak ada urgensinya dan bukan merupakan prioritas bagi Polres Malaka untuk memproses Laporan Pidana Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap Alfred Baun, sebab skandal korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar di Kabupaten Malaka masih dalam proses penyidikan yang akan semakin berkembang menuju proses persidangan di peradilan tipikor dan berkemungkinan besar pula akan ada temuan-temuan dalam proses pembuktian menuju pada peran dan keterlibatan pelaku-pelaku lainnya sebagaimana yang disuarakan oleh Alfred Baun dalam berbagai pernyataannya.

Menurut kami dari pada Polres Malaka buang-buang waktu untuk memproses Laporan Pidana Pemerintah Kabupaten Malaka terhadap Alfred Baun, maka demi memenuhi slogan aparat Polri yang profesional, modern dan terpercaya (promoter) lebih baik Polres Malaka terfokus untuk berani membongkar habis-habisan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan kerabat dekat Bupati Malaka Stefanus Bria Seran yang penuntasannya tersendat-sendat di tangan Polres Belu dan Kejari Atambua, yaitu :

Pertama; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Wederok senilai Rp 2,1 miliar lebih.

Kedua; Kepala Dinas Kesehatan, Paskalia Frida Fahik diperiksa penyidik Kejari Atambua dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Fahiluka senilai Rp 440 juta.

Ketiga; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Yustinus Nahak diperiksa penyidik Kejari Atambua dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kacang hijau 22,5 ton senilai Rp 600 juta.

Keempat; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi perkuatan tebing Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2016 dan Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1529 unit Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai Rp 6.792.404.000 dan 268 unit TA 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

 

Oleh: Meridian Dewanta Dado, Advokat PERADI dan Koordinator TPDI Wilayah NTT

Komentar

Jangan Lewatkan