oleh

Setelah Indonesia Punya Demokrasi, Lalu Apa?

-Kolom-228 views

Di Indonesia sedang ramai demonstrasi besar menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dari semua informasi yang aku terima, hanya sedikit yang bicara dari perspektif persoalan kaum disabilitas (diffable) dan lingkungan hidup.

Sayang sekali memang, tapi itulah cara pandang mayoritas.

Jika aku di Jakarta, aku turun ke jalan, menyuarakan persoalan lain seperti mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Itu namanya memanfaatkan momentum.

Dari beberapa aksi besar lainnya, mahasiswa bergerak dari satu undang-undang ke undang-undang lainnya. Apakah ada garis besar yang mereka perjuangkan? Aku tidak tahu.

Dulu, kami bergerak dengan satu tujuan; demokrasi multipartai kerakyatan. Mahasiswa sekarang perlu memikirkan, setelah Indonesia punya demokrasi, lalu apa? Bagiku, kapitalisme adalah persoalan selanjutnya.

Revolusi 1945 adalah perjuangan dari keadaan terjajah menjadi merdeka. Reformasi 1998 adalah perjuangan dari otoritarianisme menjadi demokrasi. Lalu apa? Mengawal perjalanan UU ke UU di bawah paradigma kapitalsme? Itu saja?

Mungkin ini butuh diskusi panjang. Aku kembali ke soal aksi.

Soal strategi aksi, kami selalu berada di lokasi konflik, baik itu konflik agraria, konflik perburuhan, juga yang terkait dengan kebebasan akademik dan persoalan kaum miskin perkotaan. Aksi kami, aksi advokasi lintas sektoral, dengan platform besar perjuangan demokrasi, lepas dari rejim militer tangan besi.

Supaya generasi berikutnya punya jalan masuk ke dalam tubuh kekuasaan, punya kontrol atas kebijakan, lewat partai atau lembaga demokratik lainnya. Agar bisa menghukum dan atau mendorong sosok yang baik, naik ke tampuk kekuasaan.

Karena itu, aku kecewa ketika anak-anak muda tak banyak bicara tentang (dan terlibat dalam) pemilu dan pilkada, padahal ruang itu yang kami buka. Malahan, sebagian dari mereka turut kampanyekan golput (golongan putih), jalan yang bahkan kami anggap usang dan tak efektif di jaman kami dulu.

Aku dulu berharap, anak-anak muda idealislah yang memenuhi gedung parlemen, di pusat dan daerah. Bukan menyerahkannya pada oligarki, lalu bereaksi dengan demonstrasi.

Soal metode aksi. Kami selalu mendorong aksi damai. Puluhan kali aksi damai direspon dengan penangkapan, lalu kami disiksa, dipukul, disetrum, kesakitan. Setelah proses itu semua, kami merasa waktunya untuk bangkit melawan.

Bentrokan itu reaksi, bukan aksi, bukan hobi, apalagi untuk kepentingan selfie. Itu respon kami. Karena tak ada lagi ruang untuk bicara, untuk bertarung gagasan. Maka kami menguasai jalanan, terkadang dengan membakar ban. Kami selalu dihadang dengan kekerasan.

Jika dalam bentrokan ada fasilitas umum yang rusak, percayalah, itu bukan faktor sengaja. Itu murni akibat aksi-reaksi. Negara melakukan represi, rakyat membalas sebagai reaksi.

Kami ingin kampanye, menyadarkan publik yang dibuat apolitis, tabu terhadap politik, dibuat menjadi massa mengambang oleh Orde Baru. Kami ingin orasi kami didengar, selebaran kami diterima, dibaca, dan dimengerti.

Kami ingin kampanye politik kami lebih punya nilai berita daripada aksinya sendiri. Kami tidak ingin kerusuhan menutupi apa yang kami suarakan. Tidak!

Kami ingin menduduki simbol pemerintahan sebagai bagian dari kampanye publik, bahwa selama ini pemerintahan (Orde Baru) adalah simbol penindasan yang harus direbut rakyat.

Pemerintahan haruslah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ketika kami mendorong aksi damai, advokasi lintas sektoral -itupun, tak mudah bagi kami untuk mengajak masyarakat di jalanan bergabung dalam barisan kami- selalu ada penyusup untuk membuat huru hara.

Yakinlah, di jaman kalian makin banyak penyusup. Demokrasi itu menyediakan dirinya untuk ditunggangi ragam kepentingan. Kepentingan yang paling busuk sekalipun. Hitler adalah contoh bagaimana orang bisa menunggangi demokrasi, lalu membunuhnya dengan keji.

Kami dulu menggunakan tali rafia, untuk memisahkan barisan kami dengan orang di luar kami. Eksklusif? Tentu tidak. Hanya, agar orang melihat kesungguhan kami yang sebisa mungkin menjauhi jalan kekerasan.

Apaliba kekerasan tak terhindarkan, kami tak merusak fasilitas publik, apalagi turut dalam penjarahan. Itu ulah para penyusup, agar kami mudah dipojokkan. Toko, restoran, halte bus, bukan tujuan kami. Tujuan kami adalah gedung pemerintahan, tidak ada yang lain.

Bagaimana dengan pendudukan RRI di Surabaya? RRI saat itu adalah corong pemerintahan, karena itu kami rebut, kami lakukan siaran di sana. Sekali lagi, itu semua karena Orde Baru melakukan kontrol ketat terhadap semua media.

Mahasiswa harus bisa memisahkan diri dari para penyusup, tapi bukan berarti menjauh dari massa rakyat. Bagaimana melibatkan mereka? Lakukan kerja politik. Tanpa kerja politik, mahasiswa tak punya platform jangka panjang, hanya akan menjadi kaum reaksioner, yang hanya merespon dari satu UU ke UU lainnya.

Harus ada di antara para mahasiswa yang menyusun agitasi dan propaganda, buat semua persoalan menjadi mudah dimengerti masyarakat, lalu sebarkan lewat broadcast, lewat diskusi-diskusi rutin atau pendidikan politik yang teragendakan rapi.

Harus ada di antara para mahasiswa yang turun ke basis mahasiswa, ke basis pelajar, ke basis buruh, petani, nelayan, dan kaum miskin kota. Lakukan kerja-kerja itu sebagaimana yang kami lakukan dulu.

Itu juga untuk menghindari peserta aksi tak tahu menahu apa yang diperjuangkan, apa yang dituntut, apa isu yang diangkat. Sehingga, jika para mahasiswa tertangkap, mereka teguh tidak bimbang, dan mereka bisa menjawab dengan pasti, tak mengambang.

Mengorganisir isu itu sama pentingnya dengan mengorganisir massa. Gerakan intelektual tanpa massa hanya jadi kekuatan segelintir elit yang lemah. Gerakan massa tanpa pemahaman dan kesadaran, seperti mendirikan rumah di atas pasir basah.

Sebagai mahasiswa, aku live in di perkampungan buruh. Aku pernah menceritakannya ini padamu. Aku harus mengamen untuk bisa mengorganisir petani di Lamongan, Bojonegoro, dan Tuban. David Kris menulis di koran untuk membiayai aksi buruh di Surabaya.

Kami tidak diam, kami bergerak, mungkin dalam senyap. Kami coba mandiri dalam hal pendanaan gerakan. Itu semua kami lakukan dengan perlahan, dengan tujuan yang pasti.

Ketika Soeharto mundur, kesalahan kami adalah memberi cek kosong kepada orang-orang lain untuk mengisi parlemen, dan lembaga negara lainnya. Akibatnya memang kalian yang tanggung kini. Tapi setidaknya, sebelum turun ke jalan, belajarlah dari kami, termasuk dari kesalahan kami.

Siapapun yang berkuasa, bukanlah dewa, mereka manusia yang bisa tergoda. Oleh sebab itu: “Didiklah penguasa untuk tetap setia dengan kepentingan terbaik untuk rakyat. Ajar penguasa untuk utamakan kelompok rentan, perempuan dan anak. Ingatkan penguasa untuk tak jadi teladan penjarahan hutan dan kerusakan alam.”

Aku rindu mahasiswa turun ke jalan atas aksi solidaritas terhadap perempuan dan anak, terhadap isu kerusakan lingkungan, terhadap maraknya aksi intoleransi, terhadap sistem yang kapitalistik ini.

Titip rindu untuk generasimu.

Jangan lupa, sampaikan peluk ciumku untuk adik-adikmu, ceritakan pada mereka tentang kawan-kawanku yang hilang hingga kini, tentang Aksi Kamisan yang kerap diabaikan, dan tentang Tim Mawar yang melenggang masuk istana negara.

Amos 8:4 “Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. …Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan.”

 

Moskow, 13 Oktober 2020
Oleh: Joaquim Valentino Rohi

Komentar

Jangan Lewatkan