oleh

Apa itu pelanggaran HAM?

-Kolom-271 views

Pada dasarnya jika tidak terpenuhinya hak asasi manusia (HAM) atau terjadi sebuah kondisi di mana setiap individu, warga sipil, mengalami keadaan yang buruk dan negara tidak memberikan kemudahan, tidak mengakui haknya, tidak melindungi atau bahkan menjadi pelaku dari pelanggaran itu sendiri maka patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM.

Namun demikian, perlu diketahui ada dua kategori pelanggaran HAM, yaitu:

Pertama, pelanggaran HAM; adanya perbuatan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang (termasuk aparat negara) dan perbuatannya disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang mengakibatkan hak asasi seseorang atau kelompok orang menjadi berkurang, terhalangi dan atau tercabut.

Kedua,  pelanggaran HAM berat; adanya perbuatan berupa serangan dilakukan oleh aparat negara atau aktor non negara, seperti perusahaan atau kelompok terorganisir dan dilakukan secara sistematis dan atau meluas. Serangan ini ditujukan atau mengakibatkan warga sipil menjadi korban.

Hal yang membedakan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat adalah unsur sistematis dan meluasnya.

Sistematis adalah ketika kejahatan tersebut dilakukan dengan adanya kebijakan atau kebijakan yang sengaja membiarkan terjadi kejahatan (pembiaran).

Meluas, jika ada pelanggaran HAM yang terjadi secara bertumpuk. Misalnya terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu atau terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak pada satu situasi saja. Juga, bila terjadi dalam kurun waktu tertentu serta terjadi di beberapa tempat.

Biasanya dalam pelanggaran HAM berat, terjadi dalam bentuk pembantaian besar besaran pada suku atau kelompok (genosida) dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penyelesaian pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat

Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia bisa dilakukan melalui pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara (TUN),  penyelesaian di luar pengadilan.

Hanya saja hal hal yang terkait dengan kerugian akibat pelanggaran HAM, tidak berlaku untuk kejahatan. Ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang tidak bisa dan tidak boleh dimediasi. Terutama yang terkait dengan hak hak yang sangat mendasar, seperti hak atas hidup.

Maka, jika ada pembunuhan, maka penegakan hukum mutlak harus dilakukan.

Untuk memperkuat bukti dan tekanan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, bisa ditempuh mekanisme pengawasan dan pencarian fakta pada komisi-komisi negara yang diberi mandat untuk menjaga HAM.

Komidi-komisi itu, antara lain:

  1. Komnas HAM, untuk pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat
  2. Ombudsman Republik Indonesia, jika ada pelanggaran dari institusi yang tidak memberikan pelayanan publik dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM
  3. Pengawasan Internal Institusi atau inspektorat kementerian yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi
  4. Mekanisme lainnya, yang disediakan oleh kementerian atau komisi-komisi dalam DPR RI.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia dilakukan melalui:

Pertama, Komnas HAM, untuk melakukan pencarian fakta atau peristiwa “ada pelanggaran HAM berat atau tidak?”

Kedua, Kejaksaan Agung, untuk melakukan pencarian bukti dan saksi. Sekaligus untuk melakukan penuntutan ke pengadilan

Ketiga, Pengadilan HAM, untuk memeriksa dakwaan atau penuntutan dan memutuskan

Di luar proses di atas, bisa dan perlu juga dilakukan upaya advokasi lain. Terutama bila ada peran dan turut serta unsur warga negara atau subyek hukum asing.

Karenanya, perlu dilaporkan melalui mekanisme diplomatik negara yang warga negaranya menyebabkan kerugian hak masyarakat. (KontraS)

Komentar

Jangan Lewatkan