oleh

Kosmas D Lana Buka Dialog Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di Provinsi NTT

RADARNTT, Kupang – Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kosmas D Lana pada Dialog Kebijakan Pengembangan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan beberapa pokok pikiran dalam sambutannya membuka kegiatan dialog daring tersebut.

Pertama, berbagai riset menunjukan pengelolaan sumber daya hutan, pesisir dan laut masih dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek sehingga terus mengalami eksploitasi yang berlebihan yang mengakibatkan berkurangnya tutupan hutan dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.

Kedua, situasi ini membutuhkan upaya yang serius dari semua level pemerintahan untuk mengatasi persoalan tersebut. Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan lingkungan hidup harus diubah ke arah pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Ketiga, salah satunya adalah pentingnya pemerintah daerah menyediakan skema insentif anggaran bagi pemerintah dibawahnya yang berkinerja baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan yang rendah emisi sesuai dengan kewenangannya atau dikenal dengan istilah Ecological Fiscal Transfers (EFT) atau Transfer Anggaran Berbasis Ekologi.

Keempat, sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, skema EFT telah diadopsi oleh sejumlah pemerintah daerah di Indonesia melalui Skema Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi atau disebut ‘TAPE’ dan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi atau disebut ‘TAKE’

Kelima, Pemerintah NTT telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang salah satunya tercantum dalam misi RPJPD Provinsi NTT (2005-2025), yaitu mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan. Agenda ini diterjemahkan dalam misi RPJMD 2018-2023, yaitu misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Dengan skema EFT ini diharapkan menjadi alternatif skema pendanaan untuk mencapai visi misi pembangunan Provinsi NTT tersebut.

Keenam, melalui dialog kebijakan ini diharapkan dapat memberikan pengayaan dan bertemunya pemikiran dalam menjawab pelbagai tantangan mengenai pendanaan perlindungan lingkungan untuk mengakselerasi pencapaian agenda perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. “Mari kita diskusikan peluang yang ada untuk bersama-sama dengan Pemda dan Pemkot se Provinsi NTT untuk menjalankan visi pembangunan hijau melalui skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis atau Ecological Fiscal Transfer (EFT),” ajak Kasmas Lana.

Demikian penyampainnya saat membuka kegiatan pada Rabu pagi, (6/10/2021) yang berlangsung daring dan sakligus bertindak sebagai moderator disksi yang menghadirkan lima orang narasumber atau pembicara.

Perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Pak Joko Tri Haryanto. Narasumber kedua yaitu Pak Risdianto selaku Kepala Bappelitbangda Provinsi Kalimantan Utara. Pak Roy Salam selaku perwakilan dari Indonesia Budget Center. Pak Benhard Menoh selaku Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/kota, Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Narasumber kelima yaitu Ibu Rini Kurnia Sulihat selaku Kepala Bidang Bina Keuangan dan Aset Desa DPMD Kabupaten Kubu Raya. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan