oleh

PDLH ke-8 WALHI NTT Sorot Tiga Isu Kritis

RADARNTT, Kupang — Melaksanakan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-8 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ajang memilih pemimpin baru, Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti tiga isu utama yakni, pulau-pulau kecil, pariwisata, air dan pangan.

PDLH WALHI NTT ke-8 yang berlangsung Kamis, (23/9/2021) mengusung tema “Bersolidaritas melawan penghancuran lingkungan hidup dan pengabaian hak rakyat menuju keadilan ekologi di NTT” ini juga diisi dengan diskusi publik dengan konteks kebijakan-kebijakan politik yang berdampak pada lingkungan hidup.

“Pertemuan ini terkait dengan pertanggungjawaban atas kerja eksekutif daerah WALHI NTT periode 2016-2021, selain itu juga sebagai ajang untuk memilih pimpinan baru di WALHI, baik itu di tingkat eksekutif daerah maupun di tingkat dewan daerah dan juga melakukan konsolidasi kembali organisasi-organisasi yang menjadi anggota WALHI NTT,” jelas.Direktur Eksekutif Daerah WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi.

Isu kritis yang diangkat dalam pertemuan daerah kali ini, ungkap Umbu, yakni yang pertama isu pulau-pulau kecil yang mana karena perubahan iklim dan pemanasan global serta ekspansi industri yang menyasar pulau-pulau kecil itu berdampak pada menyusutnya daya dukung lingkungan di pulau-pulau kecil.

Lalu yang kedua, lanjutnya, yakni isu pariwisata yang banyak menyasar ruang-ruang publik rakyat dan banyak memprivatisasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang kemudian akses nelayan menjadi berkurang, pencemaran laut terjadi serta juga sampai pada investasi pariwisata yang WALHI NTT anggap merampas ruang wilayah kelola rakyat.

“Isu ketiga yakni terkait air dan pangan, yang mana kita tahu bahwa semakin kesini semakin banyak ekspansi industri yang masuk ke NTT, tapi kita tidak pernah menghitung apakah air kita cukup untuk dibagi antara perusahaan-perusahaan ini dan rakyat. Selama ini yang terjadi, sebelum perusahaan masuk saja ketersediaan air bagi rakyat saja sudah susah, nah apabila perusahaan masuk, kita tahu bahwa kemampuan untuk menguasai air itu adalah perusahaan. Hal inilah yang akan menyebabkan ketimpangan penguasaan sumber daya air dan pangan di NTT,” jelas Umbu Wulang. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan