oleh

WALHI NTT Serukan Hentikan Kebijakan yang Tidak Ramah Lingkungan

RADARNTT, Kupang – Pada peringatan hari Lingkungan Hidup Tahun 2021, ingatan kita masih segar tentang apa yang barusan terjadi. Sejarah penderitaan ini akan terus diingatkan pada generasi selanjutnya ketika manusia tetap konsisten memperlakukan alam secara serampangan.

Bencana iklim yang terjadi pada 5 April 2021 di 18 kabupaten/kota ini harusnya menjadi peringatan keras bagi kita untuk membenahi hubungan kita dengan alam sebagai tempat berpijak manusia. Bagi sebagian besar orang bencana ini adalah bencana alam namun bagi kami bencana ini adalah bencana ekologis atau bencana yang terjadi akibat keserakahan manusia.

Demikian tegas Kordinator Deks Bencana WALHI NTT, Dominikus Karangora dalam pers rilis memperingati hari lingkungan hidup sedunia Sabtu, 5 Juni 2021.

Kepala BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) Dwikorita Karnawati juga mengkomfirmasi hal ini dalam konferensi pers secara virtual yang dipantau dari Kupang pada 5 April 2021. Dwikora pun menyampaikan bahwa siklon tropis merupakan bukti nyata dari perubahan iklim pasalnya selama ini siklon tropis tidak pernah terjadi di Indonesia namun 10 tahun belakangan sering terjadi di Indonesia.

Menurut data BMKG penyebab terjadinya siklon tropis seroja adalah terjadinya kenaikan suhu di udara khususnya permukaan laut di Samudera Hindia yang mencapai 29 derajat celsius dari rata-rata 26,5 derajat celsius.  Secara teori, kenaikan suhu di permukaan laut maupun udara pada umumnya terjadi akibat hilangnya wilayah resapan emisi akibat kebijakan ekonomi yang tidak memperhitungkan batas kemampuan lingkungan.

Menurut WALHI NTT, kebijakan Pemerintah turut serta menyumbang penurunan kawasan serapan emisi. Misalnya berkurangnya kualitas maupun kuantitas hutan di Kalimatan, Sumatera dan Papua akibat perluasan wilayah konsesi perkebunan monokultur kelapa sawit dan pertambangan.

Di NTT pun terjadi demikian, untuk kepentingan perkebunan monokultur, pertambangan dan pariwisata, pemerintah daerah dengan mudahnya memberikan leluasa kepada korporasi untuk mengeksploitasi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Misalkan yang terjadi di wilayah konsesi milik PT MSM (Muria Sumba Manis) seluas 52 ribu hektar di Sumba Timur maupun  wilayah konsesi pertambangan PT Sumber Jaya Asia dengan luas konsesi mencapai 77,43 hektar yang berada di kawasan hutan lindung.

Menurut WALHI NTT, menurunnya luas hutan di NTT turut mengundang bencana iklim. Setiap tahun terjadi penurunan luas hutan di NTT yang mencapai 15 ribu hektar akibat perambahan dan kebakaran. Tentunya hal ini juga berpengaruh pada kemampuan hutan di NTT untuk menyerap emisi. Ketika terjadi hujan lebat akibat dampak tidak langsung dari siklon seroja, maka secara otomatis kemampuan hutan untuk menyerap air hujan pun menjadi berkurang.

“Sederhananya bahwa hujan lebat akibat dampak tidak langsung dari siklon seroja terjadi di hampir semua wilayah NTT namun tidak semua wilayah yang terendam hujan mengalami banjir bandang maupun longsor. Wilayah yang mengalami banjir atau longsor merupakan wilayah yang kawasan penyangganya sudah rusak akibat faktor alam maupun faktor nonalam,” tegasnya.

Bukan saja hutan, berkurangnya ekosistem karst, sabana dan mangrove pun dapat mengurangi kawasan serapan emisi. Di NTT ekosistem karts, sabana dan mangrove ikut terancam dengan adanya kebijakan ekonomi yang berbasis investasi. Karts hanya dilihat sebagai bahan baku untuk memproduksi semen, sabana dipandang sebagai lahan terlantar yang harus dialihfungsikan dan mangrove tidak lebih penting dari tambak garam maupun tambak udang.

Fungsi ekologi dari hutan, karst, sabana dan mangrove dilupakan padahal sesungguhnya kehadiran ekosistem ini merupakan bagian dari cara alam memberikan keseimbangan secara alamiah ketika aktivitas manusia menghasilkan emisi. Yang terjadi sebaliknya yaitu, meningkatnya emisi seiring sejalan dengan menurunnya kawasan resapan emisi. Inilah cara kita untuk mengundang bencana di Nusa ini.

Aktivitas perkebunan monokultur, pertambangan dan pariwisata yang sudah mengorbankan hutan, karst, sabana dan mangrove hanya menguntungkan segelintir orang namun meninggalkan kerusakan untuk waktu yang lama. Misalnya penebangan mangrove oleh PT IDK di Malaka seluas 200 hektar lebih dan investor lokal di Lembata seluas kurang lebih 5 hektar. Untuk mengembalikan seperti semula kita membutuhkan waktu puluhan tahun.

“Cepat atau lambat kebijakan yang serampangan ini akan berbuah bencana di waktu yang akan datang. Pemerintah daerah seharusnya sudah mulai melakukan upaya mitigasi mengingat kemampuan dalam tanggap darurat sangat buruk. Tidak ada jaminan pasti bahwa kita dapat selamat dari bencana yang akan datang namun paling tidak kita tidak bertahan pada kesalahan yang sama,” tulisnya tegas.

Rekomendasi WALHI NTT

Pada momentum Hari Lingkungan Hidup, WALHI NTT sebagai organisasi lingkungan hidup merekomedasikan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah yaitu :

  1. Menghentikan segala aktivitas perkebunan monokultur, pertambangan dan pariwisata yang merusak ekosistem penyangga seperti hutan, karst dan mangrove.
  2. Mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat dan mendorong masyarakat adat untuk mengelolah hutan secara lestari melalui skema hutan adat.
  3. Merevisi perda RTRW dan RZWP3K dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta peta rawan bencana di NTT.
  4. Melakukan audit tata ruang untuk menemukan pelanggaran pemanfaatan  ruang dan menetapkan kebijakan serta melaksanakan kegiatan sesuai rekomendasi dari pelaksana Audit Tata Ruang.
  5. Memperbaiki kawasan penyangga yang telah rusak akibat faktor alam dan non alam dengan melibatkan masyarakat setempat.
  6. Melakukan Pendidikan kebencanaan secara kontinyu dan menyeluruh di NTT terutama daerah yang punya potensi sangat tinggi. Misalnya potensi Tsunami, badai siklon, gunung berapi, banjir, kekeringan.

“Kita boleh melakukan pengolahan sumber daya alam yang kita miliki tapi yang harus diingat bahwa pengelolahan itu harus memperhatikan daya dukung dan dan daya tampung lingkungan. Aspek ekonomi dan ekologis itu harus tetap seimbang. Momentum perayaan Hari Lingkungan Hidup harus menjadi moment untuk kita merefleksikan kembali bagaimana seharusnya manusia hidup bersama alam. Jangan menunggu alam untuk menerapkan hukumnya,” pungkas Karangora. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan