oleh

Anggota DPR Martin Manurung: Pemerintah Harus Terbuka Alokasi Vaksin ke Daerah

Spread the love

RADARNTT, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mempertanyakan keberadaan stok vaksin sebanyak 12 juta dosis yang belum terpakai yang disampaikan oleh Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga.

“Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah,” tanya Martin dalam keterangan tertulis, Minggu (1/8/2021).

Menurutnya, keberadaan vaksin di daerah seperti Kabupaten Samosir, Toba dan Nias meminta vaksin dari pemerintah pusat.

“Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi NasDem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini jadi bertolak belakang,?” ungkap Legislator NasDem dari dapil Sumatera Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat).

Berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi mensyaratkan kartu vaksin, minimal dosis pertama.

Dalam keterangan tertulisnya, Martin menegaskan, bagaimana masyarakat bisa menerima vaksinasi jika vaksin tersebut tidak tersedia di daerah.

“Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi,” tegas Martin.

Martin meminta Pemerintah lebih transparan mengenai keberadaan vaksin di daerah, agar tidak kontradiktif antara upaya percepatan vaksinasi dengan ketiadaan vaksin di daerah. Karena nampak banyak daerah yang kesulitan mendapatkan vaksin.

“Jangan sampai Pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah,” ucap Martin. (FM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan