oleh

Desak Pemerintah dan DPR Revisi Undang-Undang ITE

RADARNTT, Jakarta – Wacana revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), harus disambut baik dan mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera mewujudkannya. Demikian tegas Praktisi Hukum, Elias Sumardi Dabur

Syarat keberlakuan Undang-undang (UU) itu terdiri dari dua aspek, yaitu syarat yuridis dan sosiologis. Syarat yuridis mengandung maksud ada aturannya, apakah bermanfaat bagi warga negara atau tidak, membawa kebaikan, keadilan atau tidak, bukan menjadi kepedulian utama. Sebaliknya, syarat sosiologis terkait legitimasi, penerimaaan masyarakat.

“Kalau dirasa, dinilai sebuah Undang-undang itu lebih banyak meresahkan masyarakat, menghambat kebebasan, menjauhi keadilan, sudah seharusnya dihapus atau direvisi,” tegas Elias, Kamis (18/2/2021) malam via selulerg.

Sehubungan dengan adanya wacana revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), Elias mengatakan, hal ini harus disambut baik dan mendesak pemerintah dan DPR untuk mewujudkannya segera.

“Revisi UU ITE itu harus fokus pada pasal-pasal tertentu sebagaimana usulan dan hasil kajian banyak lembaga riset maupun LSM, pers dan kelompok lainnya adalah: Pasal 27 ayat 1 sampai pasal 29. Pasal 27 ayat 1 yang mengatur asusila, sering digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online. Sementara, pasal 27 ayat 3 yang mengatur defamasi kerap digunakan untuk ekspresi legal warga, aktivis dan jurnalis atau media,” sebut Elias.

Di sisi lain, kata Elias, pasal itu juga sering dipakai untuk menekan warga yang mengritik polisi, pemerintah dan presiden. Adapun pasal 28 ayat 2 yang mengatur soal ujaran kebencian sering dipakai untuk merepresi minoritas agama dan merepresi warga negara yang melancarkan kritik kepada polisi, pemerintah dan presiden.

Lebih lanjut, pasal 29 yang mengatur soal ancaman kekerasan, kerap dipakai untuk memidana orang yang mau melapor ke polisi. Masih banyak lainnya.

“Untuk itu, dalam rangka penghapusan dan revisi UU ITE, pemerintah dan DPR sebaiknya mengundang, mendengar masukan masyarakat, kampus, lembaga2 penelitian dan LSM yang fokus mengkaji soal dampak keberlakuan UU ITE,” saran Elias.

Intinya, kata Elias, sebagian pasal dalam UU ITE yang bertentangan dengan spirit hukum, dalam hal ini keadilan, atau tidak sejalan dengan prinsip kebebasan fundamental dan demokrasi dihapus atau direvisi, bukan malah membuat pedoman penafsiran.

“Lagipula, pedoman penafsiran bukan menjadi domain utama eksekutif dan legislatif. Jadi, kalau benar pemerintah mau revisi Undangan-undang ITE, lakukan segera, bahas bersama DPR,” pungkas Advokat PERADI.

Sebelumnya, diberitakan bahwa lembaga yudikatif serta Kementerian/Lembaga terkait untuk memperjelas penafsiran atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” ujarnya dalam dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/02/2021).

Apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Presiden menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ucapnya.

Meski demikian, Presiden tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dengan undang-undang tersebut. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan