oleh

Dorong Media Sadarkan Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan

RADARNTT, Jakarta – Kepala Staf Presiden Moeldoko menilai peran media penting dalam menyadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, rumus utama penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa keluar dari 3T (Tracing, Testing, Treatment) dan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta vaksinasi.

Oleh karena itu, pemerintah menurutnya mendorong media nasional untuk menyadarkan masyarakat mengenai protokol kesehatan.

“3M jadi tanggung jawab masyarakat 3T jadi tanggung jawab pemerintah. Jadi media berperan penting dalam menyadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya dalam Temu Virtual Pemimpin Redaksi Media Nasional dari Jakarta, Kamis (28/1/2021). 

Moeldoko mengharapkan pemimpin redaksi media untuk membantu memberitakan dari aspek humanis agar menjadi perhatian masyarakat.

“Untuk menjadikan situasi keprihatinan bersama ini menjadi kesempatan untuk memberitakan kisah yang humanis tentang risiko tinggi yang dihadapi teman-teman tenaga medis. Untuk membangun empati dan kesadaran bersama,” ungkapnya.

Menurut Kepala Staf Presiden, dengan pemberitaan seperti itu diharapkan di masyarakat bisa terbangun empati dan tetap menegakkan protokol kesehatan.

“Kalau di sisi lain masyarakat sudah agak kebal dengan berita tentang kasus Covid-19, mungkin bisa membangun empati atau merasa bersalah jika tidak menegakkan protokol kesehatan. SIsi itu yang mungkin lebih mengena,” ujarnya.

Moeldoko juga mengapresiasi media yang selama ini memberitakan penanganan Covid-19 dan berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat.

“Saya apresiasi dan menaruh rasa hormat kepada teman-teman media atas kejadian yang sama-sama kita rasakan, masyarakat rasakan semua,” ungkapnya.

Menurut Kepala Staf Presiden, menyatakan penanganan pandemi Covid-19 seperti menekan balon.

“Ketika di satu sisi ditekan maka akan menggelembung di tempat yang lain,” ujarnya. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk mendorong pelibatan seluruh pihak dalam penanganan Covid-19. “Salah satunya dengan 10 Rumah Aman bisa memantau tetangga dalam satu RT,” jelasnya. 

Kolaborasi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan kerja bersama dibutuhkan untuk menangani pandemi Covid-19.

“Kerja sektoral tidak akan bisa berhasil dengan baik, apalagi jika ditandai dengan saling menyalahkan maka hanya akan jadi sangat lemah.  Ini jadi kerja bersama. Justru situasi sekarang ini menuntut kolaborasi, semangat bekerja bersama, lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan energi dan kerja keras yang kita lakukan dalam menangani Covid-19,” tegasnya dalam forum yang sama.

Menurut Menteri Kominfo, pada awal tahun 2021 semua pihak berharap Covid-19 melandai. Namun, kenyataan yang terjadi justru Covid-19 makin mengancam.

“Realita itu tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia terbalik dari yang kita harapkan. Baik dalam skala makro negara maupun mikro di perusahaan atau lingkungan keluarga,” ungkapnya.

Meskipun demikian, Menteri Johnny menyatakan hal itu tidak boleh dihadapi dengan ketakutan.

“Apapun ancamannya, tentu tidak boleh kita hadapi dengan ketakutan. Presiden Joko Widodo mengajak kita menghadapi dengan semangat, keyakinan akan kemampuan kita dan optimistisme yang tinggi,” tandasnya.

Menteri Kominfo menyatakan saat ini Indonesia memasuki tahapan baru dalam penanganan Covid-19 dengan pelaksanaan vaksininasi. Menurutnya, vaksinasi menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak media untuk menyebarluaskan informasi mengenai vaksinasi agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh untuk kemudian berpartisipasi secara aktif pada program nasional itu. 

“Media dapat memberikan informasi yang menumbuhkan optimisme terkait penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Informasi seperti itu akan membuat masyarakat termotivasi ikut menyukseskan setiap kebijakan yang berkaitan dengan vaksinasi,” ujarnya.

Menteri Kominfo menjelaskan, selama ini pemerintah telah melakukan upaya terbaik dalam penanganan Covid-19. Dari mulai memesan vaksin sedari awal, agar masyarakat terhindar dari terinfeksi virus berbahaya tersebut. Sampai kemudian masyarakat mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuhnya.

“Dalam memperjuangkan hal tersebut, pemerintah berlomba-lomba dengan negara lain dalam mendapatkan vaksin itu. Upaya pemerintah yang dilakukan itu, dikatakan Menkominfo rupanya membuah hasil yang manis. Kini pemerintah telah memesan vaksin untuk 70 persen masyarakat Indonesia atau sebanyak 181 juta masyarakat,” tuturnya.

Lawan Hoaks

Secara khusus, Menteri Johnny menyatakan ada kendala dalam sosialisasi mengenai vaksinasi secara nasional. Mengutip laporan salah satu media, saat ini masih ada 40 persen orang yang ragu-ragu untuk mengikuti program vaksinasi. Hal itu, menurut Menteri Kominfo, dipicu salah satunya karena  munculnya hoaks. 

“Dari 118 sebaran hoaks soal vaksinasi yang ada di lima platform media sosial, facebook, instagram, twitter, Youtube, dan Tiktok semuanya sudah di-takedown seluruhnya, sudah cukup bersih. Tetapi ada masih banyak yang direproduksi di platform chat atau sistem yang end to end encryption. Itu tentu tidak bisa ditangani Kominfo dari luar,” tuturnya.

Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny berupaya untuk memberikan klarifikasi atas hoaks yang beredar. “Untuk yang close group itu, Kominfo memberikan klariifkasi dengan label disformasi atau label hoaks,” jelasnya.

Mencermati dinamika informasi yang sedemikian, Menteri Kominfo mengajak media untuk memberikan informasi positif terkait vaksinasi Covid-19. “Jika ini dibiarkan terus, maka hasil survei yang 40% orang ragu terhadap vaksin itu bisa jadi meningkat. Karena itu, saya mendorong media ikut kolaborasi menyebarluaskan informasi yang benar berkaitan dengan vaksin ini,” ungkapnya.

Diskusi bertema Peran Media untuk Percepatan Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 itu dipandu oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian Komifo Mira Tayyiba, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi, Kepala Badan Litbang SDM Hari Budiarto, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum Henri Subiakto dan pejabat pimpinan tinggi pratama di Ditjen IKP serta Ketua Organizing Committee Komunikasi Publik PCPEN Rosarita Niken Widiastuti. (Humas Kominfo/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan