oleh

Beri Nilai Tambah Ekonomi Digital, Menkominfo Dorong Konsolidasi Industri Telekomunikasi

-Nasional-148 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Konsolidasi industri telekomunikasi telah membentuk keseimbangan baru dalam eksositem digital nasional. Pemerintah telah menyediakan dukungan regulasi primer melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar struktur industri dan pasar menjadi lebih kuat. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengharapkan hal itu akan memberikan nilai tambah ekonomi digital di tanah air.

“Kita harus melakukan rekonsiliasi industri telekomunikasi, makanya dibuka lagi ruang dan akuisisi. Jika makin terkonsolidir, maka adopsi teknologi menjadi lebih dimungkinkan, membuka ruang kita (ekspansi) yang lebih luas secara nasional untuk menguasai ekonomi telekomunikasi dan digital kita,” jelasnya saat memberi sambutan dalam Peluncuran Layanan Ooredo HiFi, di Auditorium Kantor Indosat, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

Menurut Menteri Johnny potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar. Pada tahun 2021 diperkirakan mencapai USD70 Miliar dan akan menjadi USD146 Miliar pada tahun 2025. Bahkan pada tahun 2030 bisa mencapai USD315,15 Milliar. “Potensi itu setara dengan 42 persen dari digital ekonomi ASEAN, besar potensinya,” tegasnya.

Guna mewujudkan potensi itu, Menkominfo menyatakan konsolidasi infrastruktur nasional menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan bersama agar industri telekomunikasi menjadi lebih efisien.

“Era baru kita, kolaborasi dan kegotongroyongan. Bukan era lagi untuk masing-masing membangun network-nya sendiri. Konsolidasi pemanfaatan sumber daya frekuensi yang lebih efisien, penataan pricing policy yang lebih memadai untuk perlindungan terhadap industri dan perlindungan terhadap client atau customer,” jelasnya.

Saat ini Pemerintah juga memiliki legislasi primer untuk mendukung infrastructure sharing bagi industri telekomunikasi dan penyiaran. Lewat Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran atau Postelsiar, Menkominfo menyatakan Indonesia mempunyai payung hukum yang lebih baik dengan mendiagnosis keadaan dan protet dari infrastruktur dan bisnis telekomunikasi nasional.

“Mungkin luput dari perhatian rekan-rekan sekalian, termasuk mungkin luput dari perhatian media,” tandasnya.

Menteri Johnny mengingatkan kembali tentang sejarah industri telekomunikasi nasional yang dimulai dengan adanya monopoli kemudian berlangsung liberalisasi yang memungkinkan investasi nasional dan internasional. Menurutnya liberalisasi telah mengakibatkan terjadinya over-investment di infrastruktur telekomunikasi.

Oleh karena itu, Menkominfo mengajak seluruh operator telekomunikasi memanfaatkan pembangunan ICT Infrastructure bersama agar capital expenditure dan operational expenditure menjadi lebih efisien.

Return on investment menjadi lebih besar, dan payback menjadi lebih kecil. Jadi tidak perlu semua membangun network-nya sendiri. Kita bisa sharing untuk seluruh infrastruktur secara global,” jelasnya.

Dalam acara itu, hadir CEO Indosat Ooredoo Hutchison, VIkram Sinha; Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif; serta Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), Jerry Mangasas Swandy. (Kominfo/TIM/RN)

Komentar