oleh

Jaga Aktivitas Ekonomi Selama Ramadan, Pemerintah Tetap Awasi dan Kendalikan Pandemi

-Nasional-71 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Memasuki bulan Ramadhan 1443 Hijriah ini, Pemerintah tetap menjalankan strategi pengendalian pandemi Covid-19 untuk menjaga kestabilan situasi dan kondisi di berbagai wilayah Indonesia. Terutama untuk penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam pelaksanaan ibadah di Bulan Suci Ramadhan ini, guna mencegah kenaikan kembali kasus Covid-19 di tengah-tengah tren penurunan kasus yang terus terjadi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia membaik di semua Pulau. Angka Rt Nasional dalam sepekan terakhir tercatat turun menjadi 1,00 dari 1,02 jika dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, artinya laju penularan Covid-19 terkendali.

“Untuk wilayah di luar Jawa-Bali, rincian angka Rt dari tertinggi ke terendah adalah Maluku (1,02), Nusa Tenggara (1,01), Papua (1,01), Kalimantan (1,00), Sulawesi (1,00), dan Sumatera (1,00),” ujarnya dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2022).

Per 4 April 2022, kasus baru sebanyak 1.661 kasus, berkurang signifikan sebesar 97,4 persen dari angka tertingginya di 16 Februari 2022 sebanyak 64.718 kasus. Kasus aktif tercatat sebanyak 93.462 kasus, turun 84,1 persen dari puncaknya di 24 Februari 2022 sebanyak 586.113 kasus. Sedangkan, kasus kematian sebanyak 61 kasus, turun 84,8 persen dari puncak kasus kematian di 8 Maret 2022 sebanyak 401 kasus. Hal itu menyebabkan case fatality ratio (CFR) menurun dari 3,27 persen di awal Februari 2022 menjadi 2,58 persen.

“Khusus untuk luar Jawa-Bali, Kasus Konfirmasi Harian juga menunjukkan penurunan. Per 4 April 2022, sebanyak 399 kasus atau 24,0 persen dari kasus harian nasional. Kasus Aktif luar Jawa Bali per 4 April 2022 sebanyak 35.771 kasus atau 38,3 persen dari kasus aktif nasional,” jelas Menko Airlangga.

Kasus Aktif di beberapa provinsi masih cukup tinggi, namun mengalami tren penurunan kasus. Terdapat dua Provinsi dengan Kasus Aktif tertinggi, tetapi BOR-nya masih memadai, dan Konversi Tempat Tidur (TT) Covid-19 di RS juga masih rendah. Kedua Provinsi tersebut yakni Provinsi Papua dengan 12.066 kasus, BOR = 9 persen, dan Konversi = 18 persen, dan Lampung dengan 9.005 kasus, BOR = 7 persen, dan Konversi = 23 persen.

“Sejak penyelenggaraan MotoGP Mandalika, setelah kita lakukan monitoring, di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak ada kenaikan kasus yang signifikan dan tetap berada di Transmisi Komunitas Level 1,” ujar Menko Airlangga.

Sementara itu, kasus aktif di Provinsi NTB per 3 April cukup rendah yaitu sebanyak 161 kasus, dengan BOR rendah sebesar 7 persen dan tingkat Konversi TT RS sebesar 24 persen.

Capaian Vaksinasi

Mengenai progres vaksinasi, masih ada 2 Provinsi yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua. Vaksinasi Dosis-2 sudah ada 18 Provinsi yang mencapai lebih dari 70%, dan 11 Provinsi di antaranya ada di luar Jawa-Bali. Sedangkan Vaksinasi Dosis-3 (booster) baru 16 Provinsi yang sudah mencapai di atas 10 persen, dengan 9 Provinsi di antaranya berada di luar Jawa-Bali. Untuk Dosis-1 dan Dosis-2, 3 Provinsi di luar Jawa Bali dengan capaian tertinggi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan NTB.

“Kalau untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1, hanya tinggal 8 Provinsi yang pencapaiannya di bawah 70 persen, dan Vaksinasi Lansia Dosis-2 baru ada 6 Provinsi yang berhasil mencapai di atas 70 persen dengan 2 di antaranya berada di luar Jawa-Bali,” tutur Menko Airlangga.

Update Aturan PPLN

Mengenai aturan masuk atau kedatangan bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebagian besar negara di luar Indonesia mempersyaratkan Vaksinasi Dosis Lengkap, namun tidak mempersyaratkan hasil tes PCR dan Entry-Test negatif.

“Contoh negara yang memberlakukan syarat harus vaksinasi lengkap untuk pelancong yang ingin masuk ke negaranya adalah Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, Australia dan Arab Saudi, sementara Inggris tidak mempersyaratkan hal tersebut,” jelas Menko Airlangga.

Lalu, negara yang menerapkan persyaratan Negatif Tes PCR saat keberangkatan adalah Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia, sementara Inggris dan Arab Saudi tidak mempersyaratkan. Kalau untuk persyaratan Entry-Test saat Kedatangan, tidak dipersyaratkan untuk masuk ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Arab Saudi, sementara Malaysia masih memberlakukan Tes Antigen untuk masuk ke negara itu.

Untuk di dalam negeri akan dilakukan relaksasi pengaturan PPLN dalam Surat Edaran Satgas Covid-19, sesuai arahan dari Presiden dan hasil Rapat Terbatas hari ini. Kewajiban untuk menunjukkan hasil negatif Tes PCR di Negara/Wilayah Asal dalam waktu 2 x 24 jam sebelum Keberangkatan tetap diberlakukan. Namun, kewajiban melakukan Tes PCR saat Kedatangan (Entry-Test) tidak diberlakukan terhadap semua PPLN, dan hanya akan diberlakukan bagi Suspect Covid-19 yang bergejala, misalkan dengan gejala demam dan/atau suhu badan di atas 37,5ºC.

“Presiden juga memberikan arahan tentang kemudahan dalam pemberian visa kunjungan ke Indonesia, yakni perluasan kebijakan Visa on Arrival (VoA) untuk PPLN di Bandara Internasional seluruh Indonesia, dan diberlakukannya kembali kebijakan fasilitas Bebas Visa untuk negara-negara ASEAN,” tutur Menko Airlangga.

Realisasi Anggaran PEN

Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022, sampai 1 April 2022 sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4 persen dari alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Kinerja PC-PEN tahun ini didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Bidang Kesehatan terutama untuk Percepatan Vaksinasi serta Penguatan Pemulihan Ekonomi di daerah masing-masing.

Jika dirinci per Klaster Program, maka rincian realisasi anggaran PC-PEN sebagai berikut:

  • Penanganan Kesehatan, realisasi sebesar Rp1,55 triliun (1,3 persen alokasi), terutama untuk Insentif Perpajakan atas Vaksin dan Alat Kesehatan, dan Penanganan Covid-19 melalui Dana Desa.
  • Perlindungan Masyarakat, realisasi sebesar Rp22,74 triliun (14,7 persen alokasi), khususnya untuk Program PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan Bantuan Tunai PKLWN.
  • Penguatan Pemulihan Ekonomi, realisasi sebesar Rp5,02 triliun (2,8 persen alokasi), utamanya untuk program pariwisata, pangan, subsidi/IJP UMKM, dan Insentif Perpajakan.

“Berdasarkan arahan Bapak Presiden, Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan terus dimatangkan untuk diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji kurang dari Rp 3,5 juta, dan ini dalam waktu dekat akan diumumkan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (TIM/RN)

Komentar