oleh

Ombudsman RI Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik

-Nasional-155 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Ombudsman RI memulai Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 ke instansi penyelenggara baik di tingkat pusat maupun daerah. ini merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif dengan hasil akhirnya berupa Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Ombudsman RI akan menilai 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, mulai bulan Agustus hingga Oktober, dan akan disampaikan hasilnya pada bulan Desember. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus saat membuka kegiatan Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 tingkat Kementerian Lembaga, di Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022 ini juga dilakukan oleh seluruh Kantor Perwakilan Ombudsman RI untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui Penilaian Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2022 ini, diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.

“Perbaikan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengaduan pada setiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.

Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI Aat Sugihartati dalam paparannya menambahkan, terdepat beberapa perbedaan antara Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2021 dengan 2022. Salah satunya adalah adanya narahubung di setiap instansi yang dinilai.

“Narahubung ini dibentuk untuk memudahkan koordinasi pada saat ini. Dari segi metode, Penilaian tahun 2022 tidak hanya menilai ketampakan fisik (observasi), namun juga dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Adapun hasil akhirnya berupa Opini Pengawasan Pelayanan Publik, tidak lagi berupa hasil Penilaian Kepatuhan Predikat Tinggi dengan Zonasi Hijau, Kuning atau Merah,” jelasnya.

Adapun produk terkait yang dinilai, untuk tingkat Kementerian/Lembaga diambil sebanyak 5 produk dari setiap unit pelayanan yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat berupa produk administratif. Dengan jumlah unit pelayanan sebagai lokus penilaian sebesar 50 persen dari total unit pelayanan yang ada pada Kementerian/Lembaga tersebut.

“Jika pada Kementerian/Lembaga terdapat unit pelayanan terpadu, maka wawancara dan observasi dilakukan pada unit layanan terpadu tersebut,” imbuhnya.

Di akhir, Aat mengingatkan dalam peristiwa penilaian publik oleh Ombudsman RI, instansi yang dinilai dilarang memberikan barang, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun termasuk pemberian makanan/minuman/konsumsi kepada Tim Ombudsman. (Ombudsman/TIM/RN)

Komentar