oleh

Belum Tetapkan APBD, Bupati dan DPRD Dikenai Sanksi

-News-179 views

RadarNTT.com-Kupang,-Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menegaskan bagi kabupaten dan kota yang belum menetapkan APBD tahun 2015 akan dikenai sanksi. Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPRD agar segera menetapkan APBD 2015.

“Ada sejumlah kabupaten yang belum menetapkan APBD sehingga akan mendapat sanksi yakni Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD tidak terima gaji selama enam bulan,” kata Lebu Raya di Kupang, Senin (2/2).

Ia meminta agar jika ada kendala yang dialami pemerintah kabupaten/kota dan DPRD maka dilakukan koordinasi yang baik untuk mempercepat proses penetapan APBD. Dibutuhkan sinergitas antara bupati/walikota dan DPRD untuk melancarkan proses pembangunan disetiap daerah.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Salem menyampaikan
empat bupati dan wakilnya serta 110 anggota DPRD terancam tidak akan menerima gaji selama enam bulan. Hal itu akan dilakukan sebagai sanksi karena hingga saat ini empat kabupaten belum menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Empat kabupaten yang terancam sanksi dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Belu, Malaka, Sumba Barat Daya, dan Kabupaten Lembata. Ke-empat kabupaten tersebut tidak berhasil menetapkan APBD 2015 hingga deadline waktu yakni 31 Desember 2014 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Surat Edaran (SE) Nomor 903/6865/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD provinsi, dan ketua DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia tanggal 24 November 2014 lalu.

Sifat SE adalah segera dengan perihal percepatan penyelesaian rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2015. Adapun SE tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada 24 November 2014, ditembuskan ke Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Keuangan.

Kemendagri meminta kepala daerah dan DPRD di seluruh Indonesia untuk memperhatikan lima hal. Pada butir kelima disebutkan, kepala daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggara setiap tahun akan dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama enam bulan.

“Ada empat kabupaten di NTT yang belum menetapkan APBD. Kita dorong agar secepatnya menetapkan APBD sehingga tidak mengganggu tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakat. Sekarang ada yang masih sementara sidang anggaran,” kata Salem.

Empat bupati dan anggota DPRD yang terancam tidak digaji adalah penjabat Bupati Belu beserta 30 anggota dewan, penjabat Bupati Malaka dan 25 anggota DPRD, Bupati Sumba Barat Daya dan 30 anggota serta Bupati Lembata dengan 25 anggota dewan.

Dalam surat edaran Mendagri disebutkan bagi kabupaten/kota yang belum menetapkan APBD 2015 sesuai deadline waktu yang ditetapkan akan dikenai sanksi berupa tidak menerima gaji selama enam bulan. “Sanksi itu merupakan aturan sehingga harus ditaati jika tidak berhasil menetapkan APBD sesuai dengan tenggat waktunya,” jelas dia. (*Ega)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru