oleh

Sidang Kasus Dana Bansos TTS Kembali Digelar,JPU Menilai  Wagub NTT Ikut Teribat

RadarNTT.com,Kupang-Sidang kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2010 lalu kembali digelar dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Yeni Oematan selaku bendahara pembantu pada Setda Kabupaten TTS, Kmais (20/8).

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu dipimpin majelis hakim, Jamser Simanjuntak, SH didampingi Jult Lumban Gaol dan Anshyori Saefudin, SH. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Beni Rafael, SH dan Mel Ndao Manu, SH. Turut hadir JPU, Gerry Gultom, SH.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU, JPU menilai bahwa mantan Wakil Bupati TTS, Beny Litelnony turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Yeni Oematan selaku bendahara pembantu Setda Kabupaten TTS dan Marthinus Tafui selaku Mantan Kabag Binsos Kabupaten TTS.

Sementara dalam sidang JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Soe menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mantan wakil Bupati TTS, Beny Litelnony dan Marthinus Tafui dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos TTS tahun 2010 lalu.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ntindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sehingga menyebabkan kerugian Negara. Untuk itu, terdakwa dituntut selama satu tahun enam bulan penjara.

Selain dituntut selama satu  tahun enam bulan penjara, JPU mewajibkan terdakwa untuk mebayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Terkait Uang Pengganti (UP) kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos TTS, terdakwa tidak dibebankan UP kerugian Negara. Pasalnya, kerugian Negara dibebankan kepada Marthinus Tafui yang telah divonis majelis hakim beberapa waktu lalud alam kasus yang sama.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa telah terbuktis ecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*R1)

Komentar