oleh

PPK Kasus MBR Belu Divonis Empat Tahun Penjara

-Daerah, Hukrim, News-1.034 views

RadarNTT.com-Kupang- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Fransiskus G Silvester,terdakwa dalam proyek pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Belu, Nusa Tenggara Timur(NTT), divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Kupang.Rabu,06/05/15

Dlam putusan majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah murah bagi MBR di kabupaten Belu Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin majelis hakim, Khairulludin didampingi dua hakim anggotanya, Jult Lumban Gaol dan Anshyori Saefudin. Turut hadir JPU, Charles Hutabarat.
Para terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Ml Ndao Manu cs. Selain divonis empat tahun penjara, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membaar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua bulan.

Selain Silvester, Terdakwa H. Eko Nardi terdakwa dalam kasus yang sama divonis selama 5, 6 tahun penjara serta terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair dua bulan penjara. Dalam putusan majelis hakim, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 3.344.940.120.

Jika tidak membayar uang pengganti,maka akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun. Bukan saja itu, Jumari juga turut divonis dalam kasus yang sama. Dimana Jumari divonis selama 5, 6 tahun penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair dua bulan penjara.

Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 777.617.574.41, subsidair dua tahun penjara. Selain tiga terdakwa diatas, majelis hakim juga turut menjatuhkan vonis terhadap Jony Kainde terdakwa dalam kasus yang sama.

Dalam putusan terdakwa dituntut selama 5, 6 tahun penjara,Terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair dua bulan penjara. Terdakwa juga dikenakan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2.414.384.282.24, subsidair dua tahun penjara.

Menurut majelis hakim, perbuatan ketiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi MBR di Belu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. (*tim)

Komentar