oleh

Strategi dan Aksi,Bersihkan Jaringan Human Traffiking diNTT

-News-175 views

RadarNTT.com-Kupang-,Strategi dan aksi untuk memutuskan mata rantai human trafficing di Nusa Tenggara Timur(NTT) sebagai daerah darurat trafficing,Kapolda NTT harus membersihkan semau pejabat yang ikut terlibat jaringan human trafficing di daerah tersebut. Kalau hal ini dilakukan maka dengan sendirinya pasti ada perubahan secara berkala,demikian dikatakan oleh anggota DPD provinsi NTT Abraham Paulianto,disela acara seminar GPI digereja Koanonia Kota Kupang,Kamis 26/2.

Menurut Paulianto,Kapolda NTT harus tegas dalam menindak siapapun yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia di provinsi NTT. Dia juga tegaskan harus menggantikan petugas yang selama ini ditugaskan untuk menangani masalah human trafficing di NTT,sehingga persoalan lama tidak menjadi hambatan dalam penegakan aturan di daerah itu.

Lebih jauh dia menambahkan kalau hal ini dilakukan, maka mata rantai human trafficing yang selama ini meresahkan masyarakat NTT,pasti akan lebih baik dimasa yang akan datang. Selain itu lanjutnya hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah membuat anggran khusus untuk menangani biaya oprasional kepada petugas khusus,mulai dari perekrutan sampai pada pemberangkatan TKI.”angaran khusus untuk TKI sehingga PJTKI hanya menyiapkan lapangan pekerjaan.”tuturnya.

“kalau proses perekrutan TKI selama ini sangatlah sulit jika mengikuti aturan,prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang tinggi,oleh karena itu kalau pihak pemerintah menyiapkan dana,maka TKI akan diberangkatkan secara gratis.”sambungnya.

Disinggung fungsi PJTKI ,jika semua diambil alih oleh pemerintah,dia menjelaskan kalau hal ini dilakukan oleh Pemda,maka PJTKI tugasnya akan menyiapkan lapangan pekerjaan di negara tujuan.

Dirinya mencontohkan,misalkan pasport sera IKTP akan disiapkan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan dana yang sudah dialokasikan,selain itu juga TKI harus diberi pelatihan yang memadai sehingga tidak terjadi persoalan ketika TKI bekerja.dirinya sangat optimis kalau langkah ini cukup membantu menghilangka mata rantai perdagangan manusia di NTT.(*ega)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru