oleh

TNI AU Intimidasi,Puluhan Warga Nasipanaf Datangi DPRD NTT

RADAR NTT,Kupang-Puluhan warga Desa Nasipanaf, Kecamatan Taibenu,Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT)mendatangi gedung DPRD NTT, dengan tujuan mengadu kepada anggota dewan terhormat terkait persoalan yang dialami warga yakni aparat TNI Angkatan Udara(AU) intimidasi warga saat mengerjakan infrastruktur jalan di desa Nasipanaf Jumad, (06/11/2015),warga Nasipanaf diterima oleh ketua Komisi V, Winston Rondo dan sejumlah anggota Komisi V DPRD NTT.

Domi Seran, warga Naimata mengatakan jalan tersebut sudah berusia kira-kira 40 tahun,saat itu jalan tersebut dibuat oleh masayrakat sendiri dengan swadaya murni masyrakat. Hingga saat ini TNI AU mengklaim jika tanah tersebut milik TNI AU, Padahal menurutnya masyarakat memiliki sertifikat yang jelas dari tahu 1986.

Domi menjelaskan pada tahun anggaran 2016, pemerintah kabupaten Kupang menganggarkan dana untuk pembangunan jalan lingkar desa. Namun dalam perjalanannya setelah pekerjaan sudah mencapai 80%, TNI AU datang mengintimidasi masyarakat kalau jalan tersebut merupakan lahan milik TNI AU.

Sementara,Yohana juga menjelaskan bahwa pembangunan jalan lingkar desa, tidak dilakukan karena ada teguran dari TNI AU bahkan melarang masayrakat untuk mengambil  material di lokasi galian C tersebut. TNI AU katanya, mengkalim tanah lokasi tersebut. Padahal menurut masyarakat tidak ada bukti yang cukup dari TNI AU soal kepemilikan tanah tersebut.

Menurut Yohana, sertifikat yang diimiliki TNI AU adalah cacat hukum sebab sertifikat hanya berupa pembebasan lahan dari masyarakat Nasipanaf,dengan demikian dirinya bersama warga lain  memeinta kepada DPRD NTT agar segera menyelsaikan persoalan ini. “Kami minta DPRD NTT menyelesaikan polimik ini, agar kami keluar dari masalah ini”, ujarnya.

Kepala desa Nasipanaf, Ayub Soleman Nifu, mengungkapakan TNI AU harus memastikan batas wilayanya agar tidak saling mengklaim dari TNI AU dan masyrakat dikemudian hari. Sebab kondisi saat ini dilokasi adalah saling mengintervensi.

 Ansel Neno juga mengatakan sertifikat yang dimiliki masyarakat jelas hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat dari pertanahan.

Ketua komisi V DPRD NTT Winston Rondon mengatakan sebagai lembaga representasi masyarakat, DPRD NTT akan meneruskan aspirasi dari masyarakat.“Bapa mama jangan takut dengan intimidasi dari TNI AU. TNI AU mestinya jangan menakut-nakuti masyarakat. Terus berjuang untuk mempertahankan Hak-hak bapa mama. Kami akan mendukung bapa mama untuk berjuang,” Kata Winston.

Ia menambahkan DPRD NTT tidak  tinggal diam dengan persolan tersebut. Dengan kewenangan yang ada, Komisi V akan berkoordinasi dengan Pemprov NTT dan Pemkab Kupang serta pihak TNI AU untuk memediasi persoalan tersebut.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan komondan TNI AU belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan intimidasi tersebut.(*men/rn)

Komentar