oleh

33 Persen Ruang Kelas SD di Kupang Dalam Kondisi Rusak Sedang dan Berat

Oleh : Vinsensius Bureni

Keberadaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti gedung sekolah secara umum dan khususnya ruang kelas untuk proses pembelajaran masih menjadi persoalan besar dalam mendukung proses belajar mengajar.

Kondisi nyata di Kabupaten Kupang menunjukkan ruang kelas yang tidak sebanding dengan rombongan belajar, kelengkapan sarana pendukung pembelajaran di kelas dan kondisi fisik ruang kelas (jendela, pintu, plafon, atap) yang sangat memprihatinkan.

Ketersedian gedung sekolah dan ruang-ruang kelas dari aspek kuantitas dan kualitas masih perlu mendapat perhatian.

Upaya pemerintah kabupaten Kupang, untuk meningkatkan akses pendidikan khususnya pendidikan dasar, dengan bertambahnya jumlah sekolah tidak disertai dengan ketersediaan ruang kelas yang layak.

Fakta lain menunjukkan, ada sekolah tingkat SD yang memiliki fasilitas darurat, terbuat dari bahan lokal yaitu, batang kelapa dan gewang/bebak, bambu sebagai dinding dan beratapkan daun lontar dan gewang sertai berlantai tanah.

Ada juga ruang kelas permanen tetapi beberapa bagian gedung rusak (pintu, jendela, lantai dan plafon), dan juga jumlah ruang kelas yang tidak sesuai dengan rombongan belajar dan tingkatan.

Data Kemendikbud menunjukkan, di kabupaten Kupang ada 353 unit SD ( 281 unit SD Negeri dan 72 unit SD Swasta), dengan jumlah 2.464 ruang kelas. Namun, dibandingkan dengan rombongan belajar (rombel) yang terdata sebanyak 2.520 rombel.

Maka bisa dihitung kekurangan ruang kelas sebanyak 56 ruangan. Hal ini berdampak pada ada ruang kelas yang menjalankan kegiatan pembelajaran dua kali dalam sehari (kelas pagi dan kelas siang).

Selain itu, terdapat 33 persen ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat, sehingga mengakibatkan 11.530 murid SD belajar di ruang kelas yang tidak layak.

Hasil kajian Tim Bengkel APPeK tahun 2016 menunjukkan, keberadaan ruang kelas rusak sedang, rusak berat dan ruang kelas darurat belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini telanjang mata dilihat dari minimnya kebijakan, alokasi anggaran dan realisasi kegiatan rehabilitasi sedang dan berat ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

Misalnya, rata-rata dalam setahun direncankan 55-60 ruang kelas SD tertangani perbaikan maupun ruang kelas baru. Dengan membandingkan jumlah yang direncanakan setiap tahunnya dengan jumlah ruang kelas rusak sedang dan berat serta kekurangan rombel (837 ruangan), maka butuh waktu 13-15 tahun untuk menyelesaikan persoalan ruangan kelas rusak dan kekurangan rombel, dengan asumsi jumlah ruang kelas yang rusak berat tidak bertambah.

Kondisi ruang kelas yang tidak layak atau rusak ini perlu menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah daerah melalui kebijakan perencanaan dan anggaran, pihak sekolah melalui komite sekolah, dan masyarakat umumnya.

 

Sumber : Tor Diskusi Publik ; Membangun Komitmen Bersama Dalam Penyediaan Ruang Kelas Yang Layak Tingkat SD di Kabupaten Kupang

Komentar