oleh

Aktivis Lingkungan Adukan Polimik Pante Pede ke Komnas HAM RI

-Mabar, News-740 views
RADARNTT, Labuan Bajo – Aktivis lingkungan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mengadukan polimik dugaan privatisasi pante pede oleh PT Sarana Investama Manggabar (SIM) di Labuan Bajo, Kabupaten Mabar, Nusa Tenggara Timur, ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI.
PT SIM adalah perusahan yang diduga milik Mantan Ketua Partai Golkar Setya Novanto.
Pantai Pede, yang terletak di pesisir kota Labuan Bajo, ibukota Manggarai Barat itu merupakan daerah yang kini dikembangkan sebagai salah satu daerah destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Joko Widodo.
Namun hingga saat ini, pante pede hampir tak bisa diakses lagi oleh masyarakat maupun wisatawan di Labuan Bajo akibat bangunan di atas lahan tersebut.
Pengaduan itu disampaikan Romo Eddi Manori anggota Forum peduli HAM Manggarai Faya saat berdialog bersama Komnas HAM di Kevekipan Labuan Bajo, Mabar. Kamis, (14/12/2017).
“Hak masyarakat untuk menikmati fasilitas pante pede itu telah dibatasi akibat privatisasi yang dilakukan penguasa di Mabar ini,” tutur Romo Eddi.
Romo Eddi menganggap privatisasi pantai pede oleh PT. SIM merupakan pelanggaran HAM dalam mengakses ruang publik. Olehnya Ia meminta Komnas HAM mengadvokasi polimik tersebut hingga masyarakat mendapatkan kembali haknya.
“Kami anggap privatisasi pede merupakan pelanggaran HAM. Sehingga kami berharap Komnas HAM mampu menyelsaikan kasus pede. Sehingga warga menikmati kembali pante pede,” pinta Romo Eddi.
Rafael Todowela salah satu aktivis lingkungan lainnya mengatakan advokasi pede ini merupakan tugas bersama termasuk Komnas HAM. Sehingga Ia meminta agar Komnas HAM serius memperjuangkan pantai pede.
“Saya minta Komnas HAM serius mengawal pantai pede agar masyarakat Mabar menikmatinya. Pede merupakan satu-satunya pantai yang diakses secara gratis oleh warga,” kata Rafael.
Tak hanya pantai pede, dalam kesempatan itu forum peduli HAM Manggarai Raya juga mengadukan kasus pelanggaran HAM yang masih misteri di NTT termasuk mengadukan kekerasan perempuan dan anak di NTT.
Sementara itu Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI Johan Efendi mengatakan pihaknya akan serius mengadovasi sejumlah aduan yang diterimanya.
Namun demikian, pihaknya akan melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum menempuh proses selanjutnya.
“Kita akan terima dan siap mengadovokasi semua yang diadukan. Tapi kita investigasi dulu, kemudian kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan jalur penyelsaiannya,” kata Johan. (Mhen/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan