oleh

Anggota dan Staf DPRD NTT Lakukan Test Narkoba

-Hukrim, News-714 views

RADARNTT, Kupang – Anggota DPRD NTT dan staf sekretariat dewan mengikuti test narkoba, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT di kantor DPRD NTT, pada Rabu (16/8/2017).

Test narkoba dimulai dengan pengambilan sampel urine dari masing-masing orang dan diperiksa lebih lanjut oleh pihak BNN, untuk mengetahui positif atau negatif narkoba. Menurut sumber yang meminta dirahasiakan identitasnya, test ini untuk mengetahui apakah ada anggota dewan dan staf sekretariat terindikasi positif pengguna atau negatif narkoba, hasil ini menjadi konsumsi internal dan tidak dipublish.

“Test narkoba dilakukan sebagai upaya mengontrol dan mengecek kondisi kesehatan para anggota dewan dan staf sekretariat agar bebas dari barang haram yang mematikan itu”, kata Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong saat dihubungi via poselnya dari kegiatan Kunker di Larantuka-Flotim.

Ia menegaskan, narkoba menjadi momok yang sangat menakutkan namun sekaligus digandrungi orang, bagai laron yang mati terkapar karena cahaya panas tapi terus saja mendekat dan membakar dirinya. Para bandar, pengedar dan pengguna, menurutnya, sering diganjar hukuman berat tetapi perkembangbiakan peredaran dan penggunaannya makin tumbuh subur di semua lapisan masyarakat tanpa mengenal latar belakang sosial.

Kegiatan test narkoba seperti ini, menurutnya, harus ditingkatkan ke semua kalangan, tidak saja lembaga formal tapi perlu dilakukan terhadap masyarakat umum secara periodik untuk mendeteksi seberapa besar perkembangan penggunaan narkoba, agar bisa dilakukan tindakan penanganan lebih lanjut bagi pengguna dan upaya pencegahan dini.

Upaya pencegahan sangat penting, tegasnya, perlu dilakukan sejak dini kepada anak anak, yang dimulai dari orang tua dalam keluarga, para guru di sekolah melalui kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk membina metal, keterampilan dan pengetahuan anak tentang bahaya narkoba. Bentuk pencegahan, menurut Alex Ofong, bisa berupa membangun ekonomi keluarga yang berkecukupan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan), karena kemiskinan bisa menjadi penyebab orang bertindak sebagai pengedar narkoba dan upaya ini butuh intervensi pemerintah.

Sedangkan bagi para pemakai, pengedar dan bandar, perlu diberikan sanksi hukum yang tegas dan hak rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. (Yolf/RN)

Komentar