oleh

Antonius Ali Tegaskan Saya Tidak Sedang Berpolitik

Kupang – Tudingan peraktisi hukum Thomas Edison Rihimone yang dilayangkan terhadap Antonius Ali Kuasa Hukum Jimi Ketua, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan Lando-Noa, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur, membuat Antonius Ali gerah.

Sebelumnya Thomas Edison Rihimone menilai pernyataan Antonius Ali yang mengatakan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula harusnya yang pertama ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan disposisi bencana alam, dinilai sebagai pernyataan cendrung politis.
“Statemen saya merupakan harapan saya kepada penyidik agar berlaku dalam kasus ini sebagai suatu mata rantai demi keadilan. Apa yg dilakukan klien saya tidak lebih dari pelaksanaan perintah atasan. Kalau atasan dianggap bersih maka yang melaksanakan perintahnya juga haruslah dianggap bersih. Saya tidak sedang berpolitik”, tegas Anton Ali melalui pesan Wahts Appnya. Rabu, (09/08/2017).
 
Antonius menjelaskan statemen yang Ia lontarkan, memiliki dasar sesuai dengan tahap pekerjaan hingga kasus ini mencuat.
 
“Berlaku adil. Seandainya jalan Lando Noa dikerjakan secara normal sesuai penetapan APBD dan tidak “diduga rekayasa” sebagai bencana alam, maka sudah tentu kasus ini tidak ada. Itulah dasar pikiran saya membuat statemen seperti itu. Awal mula kasus ini muncul karena ada dugaan rekayasa sebagai bencana alam agar dapat dikerjakan secara PL”, tegasnya lagi.
“Logisnya semua komponen terkait kasus ini sebagai suatu mata rantai harus diproses mulai dari penetap bencana alam hingga kontraktor pelaksana. Yang terjadi kan sebaliknya, sehingga atas dasar itu saya berharap penyidik berlaku adil untuk semua komponen terkait dalam mata rantai kasus ini”, katanya.
Lebih lanjut Antonius menjelaskan kasus ini berawal dari ditetapkannya ruas jalan Lando-Noa sebagai bencana alam, sehingga diatasi secara darurat. Untuk itu dana APBD yang semula diperuntukan pemeliharaan ruas jalan Lando-Noa dialihkan untuk mengatasi bencana alam itu.
“Berdasarkan Surat penetapan Bencana dari Bupati Mabar, Kadis PU Mabar memerintahkan PPK Jimy Ketua melaksanakan penanganan bencana alam tersebut dengan metode penanganan pekerjaan pengadaan barang dan jasa darurat dengan penunjukkan langsung untuk kontraktornya”, jelasnya.
Anton melanjutkan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku PPK menunjuk PT. Sinar Lembor sebagai satu-satunya Kontraktor di Mabar yang dianggap paling memenuhi syarat untuk mengatasi bencana alam itu.
“PT. Sinar Lembor telah mengerjakan proyek bencana alam itu sesuai dengan kwantitas dan kualitas sesuai KAK dan setelah diperiksa secara cermat dan seksama oleh Panitia PHO, maka pekerjaan tersebut telah dilakukan PHO yang dilengkapi dengan Back Up Data. Dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan pekerjaan yang telah pula diperbaiki secara sempurna oleh Kontraktor”, jelasnya.
Akan tetapi kata Antonius, sampai saat ini proyek tersebut belum dilakukan FHO karena kontraktor tidak mengajukan permohonan FHO.
Kemudian atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Politeknik Undana dan diaudit oleh BPKP NTT diduga pekerjaan tersebut kurang volume yang merugikan negara kurang lebih 900 juta rupiah.
“Kini Kontraktor dan Kadis PU Mabar telah diproses pidana dengan dugaan korupsi dan perkaranya sementara disidangkan di Pengadilan Tipikor Kupang. Terakir kemarin Sore Jimy Ketua ditahan atas dugaan terkait kasus yang sama.  Inilah rangkaian fakta hukum yg mendasari statemen yang saya sampaikan ke publik”, tuturnya.
Foto : istimewa

Komentar