oleh

Bawaslu NTT Gelar Diskusi Pengawasan Partisipatif

-News-1.164 views

RADARNTT, Kupang – Dalam meningkatkan pengawasan pada proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018, bakal menerapkan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif ini dimaksudkan untuk menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan baik sesuai dengan harapan dan cita cita masyarakat sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar Diskusi Terbatas Membangun Sistem Pengawasan Partisipatif Pilkada, Jumat, (13/10/2017) di Kantor Bawaslu NTT Jl. Sam Ratulangi 25A Kota Kupang. Diskusi ini melibatkan puluhan media online sebagai peserta kegiatan.

“Kita akan lakukan pengawasan pelanggaran pemilu, melakukan pencegahan dalam hal sosialisasi pertemuan dengan pihak lain, melakukan pengawasan melekat terkait proses kampanye, melakukan rapat-rapat terbatas terkait laporan dengan pihak terkait, kemudian audit dokumen terkait tahapan dalam proses pemilu,” terang Jemris Fointuna, anggota Bawaslu NTT Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga saat melakukan sosialisasi dan tatap muka partisipasi dengan stake holder media online pada diskusi tersebut.

Jemris menyatakan dalam pengawasan partisipatif ini pihaknya akan melibatkan masyarakat dan seluruh stake holder yang ada di wilayah-wilayah masing-masing untuk menciptakan pilkada yang bersih.

“Pengawasan partisipatif ini bukan hanya panwas yang akan mengawasi tapi seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk melakukan pengawasan pada pelanggaran pemilukada,” kata dia.

Menurut Jemris, hal ini dilakukan karena keterbatasan anggota panwas dan luasnya wilayah serta peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pemilukada yang bersih aman dan damai.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu NTT Thomas M. Djawa menyatakan yang menjadi sumber masalah dalam pemilukada adalah soal daftar pemilih tetap (DPT)

“Ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dan yang memicu kekacauan di setiap pemilihan, baik itu pilkada, pilpres dan pemilihan legislatif,” ujarnya.

Menurutnya ini merupakan tugas bersama dari penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu hingga dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) sebagai dinas yang berhak mengeluarkan surat keterangan kependudukan untuk selalu memberikan masukan terkait siapa-siapa yang memiliki hak dan tidak memiliki hak pilih pada pilkada 2018 nanti.

Thomas juga menyampaikan bahwa Bawaslu akan mengambil soft dan hard copy DPT dari KPU untuk dijadikan bahan dalam melakukan krosscek, mengawasi proses pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbasiskan KTP Elektronik.

“Bagi mereka yang tidak memiliki KTP Elektronik, KPU harus menyerahkan nama-namanya kepada dinas dukcapil supaya melakukan kroscek untuk dilakukan verifikasi terhadap kebenaran data-data penduduk akan dikawal oleh panwas bersama KPU untuk mengontrol dinas dukcapil dalam mengeluarkan surat keterangan jangan sampai disalahgunakan, belajar dari Pilkada DKI ada banyak model surat keterangan yang membuat penyelenggara bingung mana yang sah digunakan”, pungkasnya. (Yolf/RN)

Komentar