oleh

BPN Targetkan Semua Kecamatan di Rote Ndao Terlayani Prona pada Tahun 2021

RADARNTT, Ba’aBadan Pertanahan Nasional (BPN) targetkan semua kecamatan di kabupaten Rote Ndao, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah terlayani Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) pada tahun 2021.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Rote Ndao, Jermias Haning, S.SIT ketika ditemui di ruangan kerjanya Rabu, (13/12/2017) pukul 10:34 Wita.

Menurutnya, untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah melalui pelayanan prona yang dicanangkan pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao menargetkan semua kecamatan sudah terlayani pada tahun 2021.

“Program strategis Presiden Jokowi bagi seluruh wilayah Indonesia kurang lebih ada lima juta bidang tanah, provinsi NTT mendapat kuota 254.000 bidang tanah dan Kabupaten Rote Ndao mendapat kuota sebanyak 15.000 bidang tanah, yang tersebar di 37 desa/kelurahan dan 6 kecamatan”, ungkap Jermias Haning.

Dia menjelaskan, sertifikasi tanah masyarakat menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dulu disebut Prona namun sudah berubah nama menjadi Pendaftaran Tanah Lengkap Sistematis/SPTL.

Untuk tahun anggaran 2017, kata Haning, sesuai alokasi 15 000 bidang tanah, baru 10.000 bidang tanah yang sudah diproses sampai penerbitan sertifikatnya.

“Karena batas waktu yang ditentukan tanggal 31 Desember 2017, sehingga kami fokus di sepuluh ribu ini sampai batas waktu yang ditentukan”, kata Haning.

Sepuluh ribu bidang tanah yang sudah diukur tersebar di kecamatan Lobalain, Rote Barat Laut, Rote Barat Daya. Ada beberapa desa di kecamatan Rote Barat Laut yang tidak dilaksanakan pengukuran.

Sedangkan kecamatan Rote Tengah dan Landuleko tidak bisa melakukan pengukuran karena terbatasnya alat pengukur dan tenaga pengukur serta kendaraan operasional lapangan.

“Target yang diberikan belum bisa selesai sampai saat ini, karena kurangnya tenaga dan peralatan sehingga kami pinjam ke pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum”, kata Haning.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah siap membantu, namun terbatasnya ketersediaan anggaran sehingga tidak bisa diakomodir di perubahan anggaran tahun 2017.

“Janji pemerintah daerah untuk memberikan bantuan peralatan ini mudah-mudahan dapat terealisasi di tahun 2018, kata Haning, peralatan yang dimaksud adalah Alat Pengukur/Totav Station (TS) yang cuma ada tiga buah milik Kantor Pertanahan kabupaten Rote Ndao saat ini”, imbuhnya.

Haning menambahkan, setifikasi tanah masyarakat sangat perlu dilakukan karena sebagai sumber pemasukan APBD melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga sampai tahun 2021 kalau semua bidang tanah sudah disertifikasi akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui PBB.

PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

Selain itu, pendekatan prona yang dilakukan agar masyarakat punya kesadaran untuk mengukur tanahnya dan disertifikasi. Jika tanah sudah disertifikasi, kata Haning, bisa mengurangi 80 persen konflik tanah yang sering terjadi di masyarakat.

Dikatakan 80 persen, sambungnya, karena tanah bersertifikat yang dimiliki masyarakat masih bisa digugat kalau ada pembuktian lain atau data lain yang bisa diberikan atau diajukan oleh pemilik tanah yang sebenarnya, berdasarkan bukti yang meyakinkan dan benar.

“Sehingga dalam pengukuruan dan proses penerbitan sertifikat, kita sangat hati-hati dan teliti agar tidak salah memutuskan dan muncul masalah di kemudian hari”, ketus Haning.

Setifikasi tanah, kata Haning, juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Karena masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak Bank, Koperasi dan Dinas-Dinas lain yang punya kegiatan pemberdayaan dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman dana usaha produktif. (Tony Adang/RN)

Komentar