oleh

Di Tahun 2017 Baru Dua SKPD Minta Pengawalan Kejati NTT

RADARNTT, Kupang – Sudah memasuki bulan kedua semester dua tahun 2017, hanya baru dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di NTT yang meminta pengawalan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejati NTT.

Permintaan pengawalan dari TP4D ini guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan dalam pembangunan, maka dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di tingkat provinsi yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) dan Dinas Kesehatan sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan bagian Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, demikian diungkapkan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati NTT, Amran Lakoni di Kejati NTT, Senin (21/8/2017).

Menurut Amran, MoU oleh dua SKPD ditingkat Provinsi NTT itu tujuannya hanya untuk pengawalan pembangunan saja. Pasalnya, dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini, banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tersandung kasus sehingga harus berurusan dengan hukum.

“Kita sudah bangun kerjasama dengan dua SKPD di tingkat Provinsi NTT. Dua SKPD itu yakni Dinas PPO dan Dinas Kesehatan. Tujuan dari MoU itu agar kita dari Intelijen bisa ikut mengawal setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh kedua SKPD itu,” kata Amran.

Namun demikian, ia menyampaikan, meski sudah ada MoU untuk pengawalan tapi dalam pelaksanaan pembangunan, jika dua SKPD yang sudah melakukan kerjasama itu berbuat salah akan ditindaklanjuti ke ranah hukum.

“Dengan adanya MoU ini tidak serta merta kita berpihak ke mereka jika ada kesalahann. Kalau ada kesalahan, kita tetap proses hukum,” ungkap Asintel Kejati NTT ini.

Dirinya kembali ingatkan agar dua SKPD yang sudah melakukan MoU dengan Kejati NTT supaya melakukan setiap proses pembangunan di daerah ini sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika tidak, tutur dia, maka proses hukum tetap ditegakkan.(Yolf/RN)

Komentar