oleh

Dinas Pendidikan Provinsi NTT Desak Mendikbud Minta Maaf

Spread the love

RADARNTT, Kupang – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Johanna Lisapaly akhirnya buka suara menanggapi pernyataan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat menanggapi hasil survey Program for International Students Assesement (PISA) saat pertemuan di UNESCO menyakitkan seluruh masyarakat NTT.

Menurutnya, pernyataan Mendikbud sungguh melukai perasaan masyarakat NTT. “Kita menyesalkan pernyataan ini. Seolah-seolah NTT ini pendidikannya sangat buruk. Jangan menjustice NTT seperti itu, ” ujar Lisapaly.

Lisapaly menjelaskan buruknya kualitas pendidikan di NTT sesungguhnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

“Persoalan pendidikan maju itu butuh sentuhan dari semuanya. Artinya Pak menteri juga harus koreksi. Kitanya di daerah juga. Beliau yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, ” ujarnya.

Lisapaly tidak membantah jika kualitas pendidikan di NTT saat ini masih jauh dari provinsi yang lain. Ia juga menilai pernyataan dari Kemendikbud menjadi motivasi bagi pemerintah provinsi untuk membenahi pendidikan di NTT.

“Kita positif saja terhadap pernyataan dari Pak Menteri. Kita akan koreksi dan membenahi pendidikan di NTT.

Namun, terkait dengan persoalan yang sudah gaduh, Lisapaly meminta klarifikasi dari Mendikbud Muhadjir Effendy terkait pernyataan itu.

“Saya akan meminta klarifikasi. Kami selalu diundang dalam kegiatan/pertemuan-pertemuan bersama Pak Menteri, kita akan minta klarifikasi, ” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto, menyayangkan adanya pernyataan dari Mendikbud, Muhadjir Efendy.

Menurut Jimmy, pernyataan Mendikbud ini dinilai sebagai bentuk kepanikannya terhadap pertanyaan mutu kualitas pendidikan di Indonesia oleh PISA melalui hasil survei.

“Ini pernyataan untuk menyelamatkan mukanya sebagai menteri. Ini adalah bentuk pelarian tanggungjawab terhadap penilaian mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga dia mengkambinghitamkan NTT, “ujarnya.

Karena itu, seharusnya sebagai menteri bertanggungjawab terhadap mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kegagalaan pendidikan di NTT adalah bagaian dari kegagalan dirinya sebagai menteri pendidikan.

“Buruknya kualitas pendidikan di Indonesia adalah cerminan dari ketidakmampuan dari seorang menteri yang bertugas mencerdaskan anak bangsa, ” ujarnya.

Hal lain yang dipertanyakan Jimmy adalah, pemahaman Menteri tentang survei. Pasalnya, survei yang dilakukan PISA adalah survei secara nasional bukan dilakukan hanya di NTT.

“Menteri harus tau bahwa NKRI ini terdiri dari 34 provinsi. Jadi kalau survei tentang Indonesia maka sampelnya itu seluruh Indonesia, ” ujarnya. (Rio/RN)

Komentar