oleh

Dinas Perindustrian Meretas Jalan Menuju Industrialisasi Daerah

-News-900 views

RADARNTT, Kupang – Terbentuknya dinas perindustrian, yang terpisah dari dinas perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada beberapa waktu lalu. Merupakan langkah positif pemerintah daerah, yang perlu diapresiasi sebagai jalan baru membangun industrialisasi daerah yang lebih terfokus dan terarah. Jangan sekadar jadi ajang membagi-bagi kue jabatan birokrasi melalui hadirnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru.

Menurut Pengamat Ahli, Kebijakan Negara Dunia Pertama, Sebastian Ola, pembangunan industri di NTT mesti berdasarkan potensi pertanian lokal. Agroindustri yang mendorong subsektor pangan lokal: manfaatkan potensi lahan kering, kelautan dan perikanan sebagai sumber bahan baku untuk proses industri pangan, agar memacu kedaulatan pangan di petani lokal NTT.

Selama ini, kata Sebastian, daerah selalu menyediakan kebutuhan pokok dari luar. Maka industri pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan tidak selalu berorientasi pasar export, tegas, Staf Kementerian Desa dan PDTT ini.

Menurut Dr. Ahmad Atang, M.Si, secara hirarkhis sesuai ketentuan pemerintah pusat, kelembagaan bidang perindustrian dan perdagangan harus dipisahkan, agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan koordinasi, sebagaimana diatur pasal 15 ayat (5) PP 18/2016 tentang pembagian bidang urusan pilihan.

“Keputusan pemerintah daerah menyesuaikan struktur kelembagaan OPD dengan kelembagaan pusat adalah tindakan yang sah, sepanjang dilakukan sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan daerah dan untuk menjawab kepentingan pelayanan publik”, kata dosen Universitas Muhamadyah Kupang.

Sesungguhnya kita belum memiliki industri yang benar-benar menjanjikan, kata Atang, semestinya kita mempunyai produk kopi di Manggarai, industri garam yang mulai berkembang seperti di Sabu Raijua dan beberapa daerah lain. Ada juga air kemasan di Sabu, Manggarai, Kupang, bahan baku rumput laut, potensi ikan, jambu mete. Namun, belum dikelola berbasis industrial, tegasnya.

Adanya pemisahan dua SKPD ini, ujar Atang, secara konkrit akan lebih mempermudah koordinasi dan lebih fokus bekerja pada bidangnya masing-masing. Terutama, bidang perindustriaan NTT akan semakin berkembangan.

“Kita membutuhkan political will pemerintah, keseriusan mengembangkan industri sesuai potensi masyarakat, regulasi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri”, ungkap Atang.

Mengembangkan sektor industri membutuhkan biaya investasi yang besar. Untuk itu, menurutnya, kita perlu memaksimalkan dana yang sedang digulirkan di desa, seperti; anggur merah, dana desa yang mestinya memperkuat sektor industri perdesaan.

“Proses industrialisasi bisa dimulai dari desa, diperlukan pemberdayaan secara struktural terhadap home industri. Diperlukan kerjasama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota”, pungkas Atang. (Yolf/RN)

Komentar