oleh

Dituduh Perusahaan Ilegal, PT. MSP Bantah Charles Angliwarman

RADARNTT, Labuan Bajo – Kuasa Hukum PT. Mentari Sejati Perkasa (PT.MSP) Julianto PH. Simanjuntak.,SH., MH membantah semua tuduhan yang dilayangkan Charles Angliwarman dan Kuasa Hukum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Provinsi NTT, Muhammad Achyar yang menyatakan PT.MSP sebagai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) ilegal dan meminta penghentian aktifitas bongkar muat adalah tidak benar.

Jullianto menegaskan tuduhan ALFI kepada PT. MSP tersebut sangat keliru dan sama sekali tidak benar.

Pasalnya, PT.MSP yang berkedudukan di Jalan Perak Barat No.231-233, Surabaya, Jawa Timur itu, adalah perusahaan angkutan laut nasional dengan nomor SIUPAL : BXXV-1859/AL 58 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan terdaftar di INSA dengan nomor 11130/INSA/VIII/2000, yang melayani rute Surabaya, Jakarta, Atambua, Badas, Bima, Calabai, Ende, Kalabahi, Kupang, LABUAN BAJO, Lembar, Waingapu, Ampana, Banggai Laut, Bau-Bau, Gorontalo, Kolaka, Luwuk, Makassar, Mamuju, Pare-pare, Tangkiang, Wanci, Bacan, Moa, Namlea, Saumlaki, Tidore dan Tobelo;

Dikatakan Julianto bahwa PT.MSP adalah perusahaan angkutan laut nasional yang pertama/pionir berinvestasi di pelabuhan Labuan Bajo dan demi menunjang perkembangan ekonomi di pulau flores khususnya flores bagian barat  melalui surat No: 0955/SKRT/MSP/VII/2013 tertanggal 20 Juli 2013 kepada KSOP Labuan Bajo mengajukan Permohonan Containerisasi dengan investasi Kapal Container kapasitas 170 TEUs, container/ peti kemas sejumlah 300 TEUs dan unit alat berat kapasitas 25 ton,  yang kemudian dijawab melalui surat Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Labuan Bajo nomor.  AL.002/226/VII/KUP.LB-2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang mendukung dan mempersiapkan fasilitas di Pelabuhan Labuan Bajo untuk PT.MSP;

”Bahwa  tentang berita tidak benar yang menyebutkan PT.MSP illegal beroperasi di Labuan Bajo dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (3) UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran “Selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional”.”, jelas Julianto Simanjuntak dalam pers rilis yang diterima media ini. Jumad, (27/10/2017).

Lebih lanjut Julianto menjelaskan, bahwa terhadap kegiatan usaha PT.MSP di pelabuhan Labuan Bajo juga menggandeng perusahaan-perusahaan daerah dan tenaga kerja daerah tentunya yaitu PT. PBM Putra Komodo sebagai perusahaan daerah Labuan Bajo yang menangani Bongkar Muat (SIUPBM No. 17/AL.003/PBM/KW-94 tertanggal 27 Januari 1994 Departemen Perhubungan Kanwil Propinsi NTT dan PT.Vaninda Wisata Nusantara cabang Labuan Bajo sebagai keagenan Kapal PT.MSP di Pelabuhan Labuan Bajo;

“Bahwa tentang berita tidak benar bahwa PT.MSP tidak membayar pajak atas kegiatan usaha nya, bahwa Kami atas setiap kegiatan jasa pelabuhan yang dilakukan telah membayar pajak PPN dan PPH 23 pada Kantor Pajak terkait”, katanya.

Selain itu, kata Julianto tentang PT.MSP tidak memiliki izin terkait keberadaannya di Labuan Bajo, bahwa tidak ada kewajiban perusahaan angkutan laut nasional untuk membuka cabang, sebagaimana PERMENHUB No.93 tahun 2013 pasal 89 ayat (1) ”untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kunjungan kapal milik dan kapal charter, perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut pelayaran-rakyat dapat membuka kantor cabang perusahaannya”; namun PT.MSP sedang mempersiapkan hal tersebut”, katanya.

Menurut Julianto, bahwa berita-berita yang tidak benar, tidak membangun iklim usaha yang sehat, tanpa klarifikasi, tidak berimbang dan sangat mendiskreditkan tersebut patut kami pertanyakan tujuan dan tendensi nya mengingat PT.MSP adalah pionir perusahaan Angkutan Laut Nasional di Pelabuhan Labuan Bajo yang menunjang perkembangan ekonomi di pulau flores khususnya flores bagian barat;

“Bahwa atas telah tercemar nya nama baik PT.MSP dan pernyataan tuduhan yang merugikan tersebut akan dan telah Kami proses hukum sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku”, paparnya.

Juliantro meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), pelaku usaha bersama dan warga Mabar. “Kami menghimbau agar tidak mudah percaya dengan provokasi dan informasi sesat yang sengaja dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab”, pintahnya.

Sememntara itu, Charles Angliwarman hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi karena tak berada di kediamannya. “Bapak tidak ada pak, sepertinya ke Jakarta”, kata seorang karyawan bernama Tika kepada wartawan jumad sore. (Mhen/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan