oleh

Full Day School Perlu Uji Coba Sebelum Penerapan

 

RADARNTT, Kupang – Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Aloysius Min mengatakan, sikap presiden membatalkan keputusan Mendikbud nomor 23 Tahun 2017 tentang Waktu Sekolah adalah hal yang wajar, mengenai penerapan keputusan tersebut yang masih menuai pro dan kontra di masyarakat, demikian disampaikannya via ponsel kepada media ini, pada Senin, 19/6/2017.

“Lebih baik dibatalkan sejak awal dan dikaji ulang sebelum penerapan, jangan seperti kurikulum K13 dibatalkan dalam pertengahan berjalan dan dikaji ulang lalu diberlakukan kembali, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat bawah dalam pelaksanaan”, imbuhnya.

Menurutnya, program Full Day School (FDS) perlu dilakukan uji coba sebelum penerapan, model ini kata dia, membutuhkan waktu sekolah yang sangat padat yaitu delapan jam per hari, bisa dilakukan atau tidak terutama bagi sekolah-sekolah di desa dan daerah pedalaman.

Sebagaimana diketahui, di daerah pedalaman untuk mencapai sekolah terkadang siswa butuh jarak tempuh sepuluh kilometer dan memakan waktu minimal dua jam berjalan kaki, begitu pula hendak pulang ke rumah. Jika penerapan delapan jam sekolah, para siswa bisa saja mengalami kemalaman di jalan pulang ke rumah dan hal ini bisa menimbulkan masalah baru.

Di sisi lain, Mendikbud mengajak para tokoh Muslim bersama pihak lainnya melalukan pertemuan untuk membahas ulang dan menyesuaikan perkembangan aspirasi masyarakat. “Kita akan sesuaikan waktu sekolah dengan waktu kerja dan libur masyarakat, agar siswa punya waktu libur hari sabtu dan minggu, bisa digunakan untuk menikmati potensi alam dan sosial budaya yang ada di masyarakat”. Demikian dikatakan Mendikbud Effendi Muhadjir, usai melakukan rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Senin, 19/6/2017. (Yolf/RN)

Komentar