oleh

Handicap Gelar Workshop Best Practise Advokasi Penyandang Disabilitas

RADARNTT, KupangHandicap International Federation (HI) telah bekerja di Indonesia sejak tahun 2005 untuk mendukung inisiatif lintas sektor terkait isu disabilitas. Bekerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI, HI melaksanakan kegiatan yang memungkinkan penyandang disabilitas di Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menggunakan hak serta meningkatkan martabat manusia.

Demikian pers  rilis Workshop Nasional “Mendorong Implementasi CPRD Melalui Metodologi Making It Work”, yang diterima awak media.

Kegiatan Workshop dilaksanakan, Selasa (12/9/2017), di Hotel on the Rock Kupang, dihadiri oleh pihak Kemensos RI, utusan HI Pusat, Bappeda, DPRD, Desa, Kelurahan dan SKPD yang selama ini  membangun kerjasama serta untusan organisasi penyandang disabilitas.

“Advokasi untuk Perubahan yang diimplementasikan  oleh Handicap International dan mitra kerjanya; Bengkel APPeK, IDEA dan CIQAL, memandatkan bahwa pada akhir proyek ada praktek baik yang dikumpulkan dan di seleksi untuk diangkat dan disebarluaskan sebagai model pembelajaran proyek”.

Dalam pemaparan hasil oleh Ketua Komite MIW (Making it Work) NTT Aser Rihi Tugu, mengatakan, ada 6 cerita praktek baik (best practise) yang di tulis Komite MIW, dari 6 cerita yang terkumpul kemudian di seleksi dan dipilih 3 cerita yang diangkat sebagai praktek baik dalam proyek advokasi untuk perubahan. Tiga cerita baik yang dipilih adalah cerita yang mengangkat soal isu partisipasi dan kebijakan, tandas Aser.

Ketiga praktek baik tersebut yaitu, pertama; Tentang sebuah organisasi penyandang disabilitas – Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani / PERSANI NTT yang melakukan advokasi ke BAPPEDA Kota Kupang untuk mengarusutamakan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan. Dampak dari kegiatan ini adalah dikeluarkannya Surat Edaran kepada Para Camat dan Lurah se kota Kupang untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam Musrenbang tahun 2017. Surat Edaran Bappeda Nomor BAP.045.2/13/2017.

Kedua; Tentang Kolaborasi dan Koordinasi antara Kelompok Belajar  Desa Mata Air dan Pemerintah desa Mata Air dalam mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan sarana-prasarana belajar bagi forum belajar desa Mata Air . Pemerintah Desa Mata Air mengalokasikan Dana Desa 15 Juta Rupiah untuk forum Belajar tahun 2017.

Ketiga; Tentang usaha Forum NEKAF dalam mendorong lahirnya Peraturan Desa Noelbaki tentang Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembangunan dengan diterbitkannya Peraturan desa Noelbaki PERDES No.09/DNK/VIII/2016. Perdes ini memandatkan PARTISIPASI PEREMPUAN 30% DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA.

Praktek baik ini bisa direplikasi dan diadopsi oleh berbagai pihak yang menghendaki adanya perubahan. Pemangku kepentingan bisa menjadikan praktek baik ini sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan pembangunan di daerah.

HI bekerjasama dengan perwakilan organisasi penyandang disabilitas melalui proyek Advokasi untuk Perubahan dengan mengusulkan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas sebagai agen kunci perubahan. Proyek advokasi untuk Perubahan ini bertujuan untuk melengkapi penyandang disabilitas agar dapat terlibat lebih efektif dalam mempromisikan hak-hak mereka melalui strategi pengembangan kapasitas yang konsisten dan mendorong keterlibatan dalam praktik pembangunan yang inklusif.

Berdasarkan pengalaman, HI menegaskan pentingnya bekerjasama dengan semua pihak yakni pemerintah, Civil Society dan tidak boleh terlupakan adalah melibatkan organisasi penyandang disabilitas ketika berbicara mengenai isu disabilitas.

Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, kegiatan ekonomi dan pendidikan yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat dipotret oleh HI dengan sebuah metodologi yang disebut Making it Work (MIW). HI percaya dengan kerjasama yang baik dengan pemerintah, Penyandang Disabilitas, Civil Society dan sektor swasta; praktik-praktik baik ini sangat mungkin untuk dikembangkan dan direplikasi menjadi lebih baik hingga skala nasional dan menjadi solusi melibatkan penyandang disabilitas dengan bermartabat. (Yolf/RN)

Komentar