oleh

Human Trafficking Tidak Melulu Lantaran Kemiskinan

 Radarntt.co, Kupang – Kemiskinan tidak selalu menjadi penyebab masalah perdagangan orang (human trafficking), yang walau dewasa ini, human trafficking kian marak bahkan NTT cukup dikenal dikasat mata Nasional dengan persoalan tersebut, hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTT Alexander Take Ofong, di kediamannya belum lama ini.

 Ia menambahkan, kasus human trafficking pada kenyataannya tidak melulu, lantaran orang itu miskin, seperti diluar NTT cukup banyak orang miskin tapi tidak terjadi perdagangan orang.

”lihat saja di banyak tempat yang lain juga ada orang miskin tapi tidak terjadi masalah perdagangan orang.” Ungkapnya.

 Lebih lanjut dikatakannya, persoalan utama adalah bagaimana orang dapat bermigrasi dengan baik untuk mendapatkan akses terhadap penghidupan yang layak, hal inilah yang harus dipahami,bahwa tidak ada ruang untuk  membatasi seseorang bermigrasi, pasalnya hal ini merupakan  sesuatu yang sangat alamiah dan biasa di tengah dunia yang semakin terbuka-mengglobal ini.

Yang sering terjadi, sambungnya bahwa kesalahan dalam proses penjaringan dan pengiriman orang ke dunia kerja, hal ini sangat mungkin terjadi, terkadang negara dan aparaturnya lalai dalam menyediakan akses layanan yang memadai terhadap basis penghidupan,seperti  informasi dunia kerja, pengurusan administrasi kependudukan, pelatihan kerja yang berkualitas sesuai tuntutan dunia kerja.

 Melihat maraknya kasus human trafficking di NTT akhir-akhir ini, dirinya meminta agar harus adanya upaya preventif pemerintah sejak dini,yakni  mulai dari lini paling bawah di rumah tangga dan kampung-kampung, melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) yang diperoleh dari usaha dan tanah sendiri, menyediakan akses informasi dunia kerja, dan pengurusannya yang legal.

 Kemiskinan sejatinya, katanya merupakan salah satu faktor pemicu orang mencari kerja di luar daerah dengan iming-iming menggiurkan, sementara akarnya adalah pada ketiadaan hati nurani para pihak tertentu, termasuk calo dan bahkan aparatur, yang rela menjadikan manusia lain (TKI) sebagai komoditas dan alat transaksi untuk mendapat keuntungan, dengan memanfaatkan kelalaian Pemerintah untuk melindungi TKI di satu sisi, dan kekurangan informasi serta pengetahuan (SDM yang kurang) dari tenaga kerja itu sendiri.

 Untuk diketahui bahwa trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. (*Yolf/RN)

Komentar