oleh

Jiplak Ranperda, Koordinator TPID Sebut DPRD Mabar Langgar Kode Etik

-Mabar, News-719 views

RADARNTT.CO, DENPASAR – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus mendesak Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk merespons reaksi publik degan membentuk Majelis Kehormatan Dewan (MKD) atas sikap DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT yang menjimplak Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Menurut koordinator TPDI Petrus Selestinus, bahwa apa yang telah dilakukan oleh DPRD Mabar ini sungguh merupakan pelanggaran kode etik dan ada pelanggaran hukum. “karena menjiplak itu memalsukan karya ilmiah pihak lain seolah olah menjadi karyanya sendiri. BKD harus pro aktif merespons reaksi publik dengan membentuk majelis MKD,” ujarnya saat dikonfirmasi pada, Jumat (16/6) melalui pesan Whattsapp.

Menurutnya, aksi nekat yang dilakukan oleh DPRD Mabar dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa karena dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara.

Karena itu, Pengecara senior ini menilai DPRD Mabar masih gagap teknologi informasi elektronik sehingga jejak jejak kejahatannya dengan mudah dilacak. Ia menghimbau agar masyarakat di NTT untuk mewaspadai kejahatan menggunakan elektronik.

Karena dalam berbagai study banding atau hasil kajian ilmiah bahwa banyak orang dengan mudah mencopypaste produk (karya) dari pihak lain yang ada dalam internet dan mudah disalahgunakan. Hal ini kata, dia, banyak kajian ilmiah yang tidak cocok untuk diterapkan di NTT tetapi dipaksakan implementasinya.

Terkait degan sikap DPRD Mabar yang menjiplak karya provinsi lain, ia menilai bahwa hal tersebut hanya mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak perlu susah belajar karena informasi elektronik sudah menyediakan segala kemudahan untuk dijiplak. “inilah yang bahaya,” ujarnya.

Seperti dilangsir oleh salah satu media online lokal yang memberitakan bahwa DPRD Kabupaten Manggarai Barat, mengajukan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pada masa sidang kedua tahun sidang 2017. Ada pun ketiga Ranperda tersebut yakni, Ranperda entang Sistem Kepariwisataan Daerah, Ranperda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS, dan Ranperda Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Ranperda tgersebut, Bupati Manggarai Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Maria Geong menyampaikan pandangannya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Barat, di Labuan Bajo pada, Kamis (15/6).

Dalam pandangan umum tersebut, Wakil Bupati Manggarai Barat, Maria Geong, menilai ada salah satu Ranperda Inisiatif Dewan yang diduga merupakan hasil copy paste (copas) alias menjiplak. Menurut eksekutif, ada kesan bahwa Ranperda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Manggarai Barat, hasil copy paste dari Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Kasus penjiplakan ini terkuak ketika dalam rapat tersebut melihat ada pada Pasal 51 Ayat 1 Huruf (i) Ranperda Tentang Penanggulangan HIV/AIDS ini, muncul nama Provinsi Jawa Tengah, bukannya Kabupaten Manggarai Barat. (Rio)

Foto : Petrus Selestinus (istimewa)

Komentar