oleh

Kearifan Lokal Sumber Kebijakan Pembangunan

Di sejumlah negara, kearifan lokal terbukti tak menjadi penghalang bagi proses pembangunan. Sebaliknya, kearifan lokal dan tradisi lokal bisa dikembangkan untuk membantu keberhasilan pembangunan. Syaratnya, nilai-nilai di dalam  tradisi itu harus dipertahankan dengan baik.

Sebagaimana dilansir Harian Kompas, hal ini terungkap dalam simposium bertajuk “Reviving Culture for Rural Sustainability” (Menghidupkan Kembali Budaya bagi Keberlanjutan Pedesaan) di ajang Forum Budaya Dunia atau World Culture Forum 2016, di Nusa Dua Bali, Selasa 10/10/2016. Narasumber dalam simposium itu ialah Lee Soon-tak, Guru Besar Hidrologi dan Rekayasa Sumber Air Universitas Yeungnam, Korea Selatan; Lanying Zhang, Direktur Liang Shuming Rural Reconstruction, Tiongkok; serta Aleta Baun, Kepala Desa Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

“Pemerintah Korea Selatan menyelenggarakan kebijakan ‘Saemaul Undong’. Kebijakan ini berupaya menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, terutama petani, dan menjamin kelangsungan hidup kebudayaan dari masyarakat tersebut”, kata Lee.

Menurut dia, “Saemaul Undong” di Korea Selatan tak ubahnya praktik kebudayaan subak di Bali. “Air dan kebudayaan telah menjadi way of life (cara hidup) masyarakat yang harus dijamin melalui kebijakan politik pemerintah,” ujar Soo-tak.

Praktik “Saemaul Undong” dikembangkan dari praktik-praktik kebudayan yang sudah dijalankan masyarakat. “Saemaul Undong” mensyaratkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat, dan reformasi mental, kata Soon-tak.

Di Tiongkok, menurut Lanying Zhang, praktik kebudayaan masyarakat Tiongkok untuk mengolah sawah dan menata pengairan tidak jauh berbeda dengan subak di Bali. Namun, pengolahan pertanian di negara itu sudah dikembangkan dengan sistem perusahan (corporated farming). “Kebijakan pengolahan pertanian dengan sistem perusahaan ini menuntut tenaga kerja orang muda untuk kembali ke desa,”  ujar Lanying Zhang.

Pengelolaan pertanian dengan sistem perusahaan merupakan salah satu upaya pengelolaan pertanian agar sesuai dengan era baru yang diwarnai pemanfaatan teknologi digital serta internet. Namun, perlu diingat, langkah modernisasi ini diterapkan tanpa menghilangkan berbagai tradisi kebudayaan masyarakat.

“Didalam modernisasi, proses transformasi sosialnya juga tidak menolak tradisi-tradisi kebudayaan yang sudah ada,” ucap Lanying Zhang .

Pemaparan berbeda disampaikan Aleta Baun. Ia justru menceritakan bagaimana warga lokal harus mati-matian mempertahankan tanah adat dari usaha penambangan.

Menurut dia, warga di desanya berjuang selama 13 tahun (1999-2012) untuk menolak penambangan marmer. Penambangan yang dilakukan dengan membelah gunung itu mematikan sumber air bagi desa dan menghancurkan ekosistem hutan di sekitarnya.

Pada 1990-an, menurut dia, pemerintah mengubah status hutan adat menjadi hutan produksi yang dikuasai negara. Kemudian pemerintah mengizinkan usaha penambangan di wilayah itu.

Aleta mengisahkan, banyak ancaman yang dialami warga karena menolak usaha tambang. Bahkan, Aleta pernah dibacok dan mengungsi ke dalam hutan selama enam bulan sambil membawa bayinya serta meninggalkan suaminya dan dua anaknya.

Kami akhirnya berhasil mengusir perusahan-perusahaan tambang dan kembali mengusai tanah kami melalui perjuangan 13 tahun, kata Aleta.

Aleta dan warga desa kemudian harus mengembalikan fungsi lahan menjadi hutan guna menyelamatkan sumber-sumber air. Mereka harus pula menghidupkan kembali ritual-ritual kebudayaan masyarakat.

“Tantangan berikutnya ialah membangun ekonomi berkelanjutan. Kami menolak ekonomi yang merusak alam,” kata Aleta. Untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di Desa Mollo, Aleta membangun kelompok menenun, bertani secara organik, dan beternak.

Pada 2013, Aleta mendapat penghargaan Goldman Environmental Prize 2013. Anugerah diberikan atas perannya mengorganisasikan masyarakat lokal untuk menolak penambangan yang merusak kelestarian hutan.

Di Provinsi NTT, juga ditemukan beragam kearifan lokal (local wisdom) yang bisa menjadi landasan pijak merumuskan kebijakan pembangunan daerah, seperti Hutan Pemali, tempat semacam ini hampir ditemukan di semua daerah, tempat yang seperti disakralkan tidak boleh mengambil atau merusak tempat/hutan tersebut dengan mengambil kayu atau bahkan hanya memasuki lokasi itu pun dilarang keras.

Pengetahuan akan hal ini lebih dihubungkan dengan hal mistis, jika seseorang memasuki lokasi tersebut akan terkena sakit penyakit bahkan bisa berakibat lebih fatal. Namun, diteliti lebih jauh dalam perspektif ilmu pengetahuan ternyata ditemukan praktik pelestarian ekologi, orang dilarang masuk kesana agar tidak merusak hutan, tanah, flora dan fauna yang dilindungi secara tradisional.

Perlindungan ekologi dalam konsep Hutan Pemali, secara nyata telah memberi dampak adanya sumber mata air, sebagai wilayah tangkapan air, yang sudah ada prinsip konservasi sumber daya alam. (TIM/RN)

Komentar