oleh

Konferensi Perempuan Timor II, Perempuan Timor Bisa

RADARNTT, Soe – Setiap tahun pada bulan Nopember kita memperingati serangkaian hari-hari penting yang dirangkum dalam 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP), yang merupakan perhelatan di tingkat Global dan Nasional.

Rentang waktu tersebut dipilih dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Hak Asasi Manusia, serta menegaskan bahwa KtP merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Mulai sepanjang 16 hari yang dimulai pada 25 Nopember hingga 10 Desember tersebut, terdapat hari Internasional Penghapusan KtP, hari AIDS sedunia, hari internasional bagi penyandang disabilitas, dan ditutup dengan peringatan hari HAM pada 10 Desember, dimana setiap peristiwa sangat terkait dengan kerentanan perempuan terhadap kekerasan berbasis gender dalam semua dimensi yang relevan dengan isu-isu tersebut.

Foto : Peserta Konferensi Perempuan Timor II

Pulau Timor adalah sebuah pulau di bagian paling selatan, terbagi antara negara Timor Leste (saat ini adalah negara merdeka) dan kawasan Timor Barat (bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur) di Indonesia.

Secara umum, karakteristik Timor berbukit dan bergunung-gunung. Dalam beberapa analisa, kondisi geografis ini memberi kontribusi pada kemiskinan wilayah Timor karena pengembangan pertanian dan penyediaan pangan tidak mudah dilakukan seperti wilayah lain dengan geografis yang mendukung.

Pertalian antara pengaruh kekuatan adat dan budaya, agama serta kemiskinan dengan kerentanan perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan adalah isu penting yang sangat terkait dengan wilayah Timor dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya.

Untuk itu, Forum Pengada Layanan (FPL) untuk perempuan korban kekerasan (khusus di wilayah region Timur) bersama Komnas Perempuan dan BaKTI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan program MAMPU DFAT (kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia) bersama menyelenggarakan Konferensi Perempuan Timor II.

Menurut rilis panitia yang diterima radarntt.co, Konferensi Perempuan Timor II berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (21-22/11/2017) bertempat di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten TTS, Jl. Bazuki Rahmat No. 1 di Kota dingin Soe.

Ketua Panitia Konferensi Ir. Rambu Atanau Mella menjelaskan, konferensi ini sebagai media membangun kesamaan persepsi atas beragam isu di atas, menemukan pembelajaran baik yang telah berdampak dan membangun komitmen tindak lanjut untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan korban.

“Pertemuan ini direncanakan sebagai forum refleksi atas pelaksanaan rekomendasi Konferensi Perempuan Timor I yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2016 di Atambua Kabupaten Belu”, tulis Rambu Atanau Mella.

Menurutnya, bertepatan dengan Hari Anti Kemiskinan Internasional sekaligus untuk menyambut rangkaian peringatan 16 HAKtP. Konferensi Perempuan Timor I tersebut telah mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab kemisinan dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan di wilayah Timor, termasuk di wilayah post konflik dan perbatasan.

Beragam rekomendasi, lanjut Rambu Mella menjelaskan, diantaranya yang menjadi kesepakatan adalah pertama; Mendorong pemerintah untuk menerapkan keadilan gender dan pemenuhan hak perempuan sebagai perspektif dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Foto: Seminar sesi 2, Narasumber Bappeda Prov. NTT, Ketua DPRD Pare Pare, Ketua Komisi C DPRD TTU dan Ketua Sinode GMIT

Kedua; Perlu dibangun data pilah gender dan database yang terintegrasi untuk masalah kekerasan terhadap perempuan, kemiskinan dan perlindungan sosial, sehingga program-program pemerintah dapat terakses oleh perempuan miskin dan perempuan korban kekerasan.

Ketiga; Membangun keterpaduan layanan untuk korban kekerasan dan program-program untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan, dan keempat; Program penguatan ekonomi yang akan mencegah perempuan melakukan migrasi ke luar negeri.

Dari sisi adat dan budaya, tegas Rambu Atanau Mella, juga masih menyisakan mekanisme adat yang tidak adil gender, serta keyakinan adat yang meresikokan perempuan dan anak sebagai korban tradisi sifon, se’i, tatobi , belis dan keyakinan adat yang menyebabkan perempuan menikah pada usia sangat muda, serta penyelesaian kasus secara adat yang mengorbankan perempuan.

“Berbagai faktor yang ada di luar tubuh dan kapasitas perempuan telah membuat perempuan terbelit dalam serangkaian situasi kekerasan dan rantai kemisinan yang tak berkesudahan”, tulis Rambu Atanau Mella.

Rambu Atanau Mella menegaskan, perempuan Timor adalah perempuan yang harus berjuang dengan kekuatan kaki panjang untuk mampu keluar dari lingkaran situasi tersebut.

Peta persoalan kemiskinan dan kerentanan terhadap kekerasan yang dialami perempuan Timor, tulis Rambu Atanau Mella, akan kembali diperbincangkan Konferensi Perempuan Timor II dengan menitik beratkan pada 4 isu, yaitu: satu; Bertahan dalam kemiskinan di Perbatasan dan Wilayah Post Konflik.

Dua; Peluang perempuan korban terhadap Layanan komprehensif dan berkelanjutan, tiga; Kemampuan perempuan Komunitas, Kerelawanan, dan Inisiatif Kerja sebagai perempuan pembelajar, empat; Migrasi dan Tantangan dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan.

“Kami menyadari betul pelaksanaan konferensi yang hanya dilakukan dalam waktu singkat tentu tidak akan menyelesaikan persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan dan ketidaksetaraan gender yang ada di NTT, sehingga perlu pengawalan rekomendasi dan hasil pengetahuan serta pembelajaran sebagai bahan untuk melangkah lebih baik ke depan. Konsolidasi ini kami harapkan memungkinkan terjadinya peningkatan interaksi antar pihak sehingga meningkatkan komunikasi yang memunculkan ide, gagasan dan praktek yang kreatif dan inovatif demi mengakhiri kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan Timor”, tutup Rambu Atanau Mella. (Yolf/RN)

Komentar