oleh

Mungkinkah, Politik Tanpa Mahar? Ini Kata Mereka

-News-863 views

Radarntt.co, Kupang – Fenomena politik mahar kian santer dibicarakan, setiap proses politik elektoral, Pileg, Pilpres, Pilkada selalu dihubungkan dengan perilaku membayar kursi parpol, membeli suara, memberikan sumbangan dan transaksi lainnya yang berbalut rapih cost politic, sudah jadi rahasia umum. Praktik politik Indonesia lebih satu dasawarsa terakhir, istilah mahar politik dipahami publik sebagai transaksi di bawah tangan atau illicit deal yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari calon untuk jabatan yang diperebutkan (elected office) dalam pemilu/pilkada dengan parpol yang menjadi kendaraan politiknya.

Sekretaris DPW Partai NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) Alex Take Ofong, meyakini bahwa politik tanpa mahar adalah bagian terpenting dari nilai restorasi NasDem dalam perjuangan penegakan demokratisasi. Bahwa kedaulatan Rakyat tidak pernah boleh dinodai oleh praktek politik uang, hal ini dikatakannya saat saat dijumpai media ini berapa waktu lalu dikupang.

Ia juga mengatakankan politik tanpa mahar harus dimulai dari Partai Politik sebagai pilar demokrasi, yang sekaligus memerankan fungsi rekrutmen politik, untuk menghadirkan pemimpin yang berintegritas. Karena itulah, Partai NasDem sudah sedang dan akan terus konsisten dengan komitmen politik tanpa mahar ini.

Meyakini pernyataan tersebut, dirinya menjelaskan proses keterlibatan Partai NasDem, pada pilkada di NTT yang berlangsung dari  9 Pilkada 2015, dan 3 Pilkada 2017 di NTT, proses di NasDem mulai dari pendaftaran sampai penetapan tanpa pungutan atau mahar sepeser pun. Dan ini bukan hanya slogan. Bisa dimintai testimoninya dari semua bakal calon dan calon di NasDem, sambungnya.

Sementara Politisi kawakan NTT Drs. Simon Hayon, saat dihubungi via telpon genggamnya, mengatakan tindakan mahar bukan hanya terjadi dalam segi politik, namun telah merambah ke semua segi kehidupan, manusia mencintai uang, segala seuatu ditakar menurut nilai uang, jangan heran kalau terjadi pelbagai kejahatan terhadap sesama manusia, dan ketika pelbagai ragam kejahatan merajalela oleh karena uang, lanjut Simon, sesungguhnya orang-orang yang melakukan itu sedang kehilangan iman

Mantan Bupati Flotim 2005-2010 ini, juga menambahkan, dalam bidang politik, mahar sebagai bentuk kejahatan bukan hanya oleh calon, melainkan rakyat pun mau dibeli dengan harga yang sangat murah, nilai seekor ayam di pasar lebih mahal dari harga seorang manusia pada musim pemilu. “Keadaan ini sudah tidak mungkin dirubah oleh manusia, sebab sebagian besar sudah berada dalam kubangan lumpur kejahatan. “ ungkapnya.

Pada tempat berbeda, Balkis Soraya Tanof, politik mahar berupa memberikan uang atau fulus kepada parpol oleh calon untuk biaya administrasi, survey dan lain-lain sebagai imbalan atas dukungan, hal ini kata dia, merupakan tindakan bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Karena parpol bertugas merekrut, mengkaderkan dan mempromosikan kader menduduki jabatan publik,  itu amanah konstitusional.

Aktivis perempuan ini juga mengatakan, upaya menghentikan politik mahar pun segera dimulai dengan membangun konsolidasi di semua tingkat dan unsur masyarakat, memberikan pendidikan politik, tidak memilih parpol yang melakukan mahar dan secara konkrit tidak punya platform membela kepentingan perempuan, dengan demikian bisa memberikan sanksi sosial tidak lolosnya parpol tersebut sebagai kontestan pemilu.

“dalam praktik politik saat ini sudah ada parpol yang konsisten tidak memberlakukan mahar politik, seperti NasDem, ini bisa menjadi jalan pembaharuan, model bagi parpol lain, dan masyarakat lebih peka menseleksi parpol yang layak didukung, ujarnya.

Mahar politik, sebagai syarat utama mendapatkan dukungan partai politik yang memiliki kursi di DPR/DPRD sesungguhnya merupakan praktek ilegal yang dilarang, dan karenanya bisa diproses secara hukum. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara jelas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang dan partai yang memperdagangkan dukungan.

Untuk diketahui bahwa dalam pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan: (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.” (*Yolf/RN)

Komentar