oleh

NTT Butuh Perda Penyandang Disabilitas

-News-1.757 views

RADARNTT, Kupang – Demi terwujudnya pelayanan sosial yang berkeadilan bagi kaum penyandang disabilitas di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), butuh peraturan daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas, sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan yang responsif kaum disabilitas.

Demikian kata Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil, di ruangan kerjanya, Senin (4/12/2017) saat dimintai pendapatnya oleh awak media terkait isu penyandang disabilitas dan aksi nyata di NTT dalam semangat hari penyandang disabilitas internasional, yang selalu diperingati setiap tanggal 3 Desember.

Alex Ofong mengatakan, negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurutnya, yang dulu disebut penyandang cacat mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

“Sehingga negara menetapkan UU 8/2016 tentang penyandang disabilitas sebagai payung hukum, walaupun belum maksimal implementasi sampai ke daerah-daerah, termasuk kita di NTT masih dalam proses penyusunan ranperda disabilitas”, kata Alex Ofong.

Menurutnya, penyusunan ranperda disabilitas yang sedang berjalan sudah sampai tahap penyusunan draf akademik, proses ranperda tersebut merupakan hak inisiatif DPRD provinsi NTT.

“Kita sudah masukan dalam prolegda tahun 2018, kita targetkan pertengahan tahun depan sudah bisa ditetapkan dan bisa menjadi dasar bagi kabupaten/kota pun ikut menyusun perda di daerah masing-masing”, ungkap Alex Ofong.

Dia menegaskan, penyusunan perda tidak sekedar menjadi aturan yang tidak fungsional, tapi lebih penting dari penyusunan perda disabilitas agar pemerintah daerah memiliki payung hukum dalam menetapkan kebijakan anggaran dan menjalankan pembangunan inklusif.

Pembangunan inklusif, kata Alex Ofong, pembangunan yang bermanfaat bagi semua termasuk kaum penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, melalui penyediaan fasilitas publik yang ramah atau mudah diakses mereka.

“Pemerintah perlu menyediakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh kaum penyandang disabilitas, seperti kamar madi/WC, tempat duduk di sekolah, rumah sakit, bandara, pembangunan trotoar jalan, dan lainnya”, kata mantan staf Handicap Internasional. (Yolf/RN)

 

Komentar