oleh

NTT Menduduki Rangking Tiga Nasional Indeks Demokrasi Indonesia

-News-804 views

RADARNTT, Kupang – Hasil rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 14 September 2017 menunjukan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menduduki rangking tiga teratas nasional. Secara umum, IDI nasional turun sebagai akibat penurunan semua aspek penyusunnya. Namun demikian, IDI masih tetap pada kualitas kategori sedang.

Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT, Dra. Sisilia Sona, dalam Seminar Hasil Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 di Aula BPS Provinsi NTT, Jumat (29/9/2017).

Sisilia Sona menjelaskan, komponen penanggungjawab IDI tingkat Provinsi NTT adalah Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) selaku Enumerator/Koordinator Pengumpulan Data, Badan Kesbangpol  Provinsi NTT sebagai Koordinator Pokja, Bappeda sebagai Pemetik Manfaat input perencanaan pembangunan bidang Politik dan Demokrasi, Para Akademisi dari : UNDANA Kupang, Univ. Muhammadiyah Kupang, UNWIRA Kupang, UNKRIS Artha Wacana Kupang dan Media Pos Kupang.

Ia mengatakan, sumber data dan metodologi yang digunakan adalah satu surat kabar per provinsi dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas, yaitu Pos Kupang, selain itu juga ada studi dokumen berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dan sebagainya.

“Kami melakukan kliping koran selama dua belas bulan (januari sampai desember) selama tahun 2016, untuk memetakan isu dan permasalah yang dipublish di media. Dan juga studi dokumen seperti Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dan sebagainya yang ada di pemerintah,” kata Sisilia Sona.

Setelah melakukan mapping issue berdasarkan berita Pos Kupang dan studi dokumen, pihaknya juga melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder terkait, kemudian dilanjutkan Wawancara Mendalam (WM) untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli yang berkompten dibidang isu.

Ada tiga aspek IDI, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi. Dan terdiri atas sebelas variabel, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen.

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 mencapai 82,49, semakin membaik jika dibandingkan tahun  2015. Tahun 2016 merupakan periode pertama capaian tingkat Demokrasi di Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori baik. Dalam kurun waktu 2009- 2016, capaian IDI NTT tidak pernah berada dalam kategori buruk.

Menurut pengamat politik Ahmad Atang, demokrasi memang tidak bisa garis lurus dengan kesejahteraan rakyat,  karena demokrasi tidak menjanjikan apa-apa. Demokrasi hanya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi hasrat hidup secara bebas.

“Jika NTT ditetapkan sebagai provinsi yang indeks demokrasinya terbaik nomor tiga nasional, itu wajar saja namun jika dikorelasikan dengan tingkat kemiskinan adalah dua hal yang berbeda. IDI mempunyai metodologis yang berbeda dalam mengukur demokrasi dibandingkan dengan indeks kemiskinan”, kata Ahmat Atang.

Indeks kemiskinan, katanya, lebih diukur soal pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan, sedangkan IDI menyangkut hak politik publik, kebebasan sipil dan institusi demokrasi. Dengan demikian, lanjut Ahmad Atang, tidak ada korelasi antara kemajuan IDI dengan kemiskinan masyarakat, karena negara yang monarki dan aristokrasi pun, seperti Cina dan Singapura tapi rakyat lebih sejahtera dibandingkan negara demokrasi seperti Indonesia.

Masih segar dalam ingatan kita tatkala Barack Obama menyampaikan pidato di Universitas Indonesia beberapa tahun lalu. Ada kutipan di pidato tersebut yang patut kita renungkan bersama, “prosperity without freedom is just another form of poverty.”

Kutipan itu menegaskan bahwa kebebasan memiliki peran kunci dalam pembangunan demokrasi sebuah negara. Penekanan serupa pernah diulas oleh ekonom Amartya Sen dalam buku Development as Freedom.

Menurut Sen, kemakmuran tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa kebebasan. Uang dan harta berlimpah hanya akan menjadi pajangan permata bila kita tidak diberi ruang untuk mengekspresikannya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sulit dimungkiri tidak sedikit dari kita yang berpandangan bahwa keyakinan terhadap demokrasi sebagai jembatan emas guna mencapai kesejahteraan rakyat tidak lebih dari sekadar mimpi semata.

Kurang lebih delapan belas tahun sudah reformasi bergulir, tetapi eksistensi demokrasi belum banyak memberi arti. Demokrasi seakan hanya menjadi konsumsi sekelompok elite politik. Hampir dua dekade Indonesia berpaling dari rezim otoritarianisme, tetapi demokrasi belum membawa perubahan signifikan. Mengapa demikian? (Yolf/RN)

Komentar