oleh

Paket BOZE Jujur Bersama Rakyat Kabupaten Kupang

RADARNTT, Kupang – Paket BOZE (Bobby Pakh/Zevanya Aome) mengusung tag line “Jujur Bersama Rakyat”, demikian ditegaskan Bacalon Wakil Bupati Kupang, Sefanye Aome, saat menggelar konferensi pers, seusai mendaftar di desk Pilkada DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, pada Sabtu (26/8/2017).

“Kami selalu jujur bersama rakyat, pemimpin berlaku jujur dan adil, demikian pula rakyat harus berkata dan bersikap jujur, apa adanya bukan ada apanya”, ungkap Zevanya. Aktivis LSM ini, menekankan betapa pentingnya nilai kejujuran, karena dewasa ini terlihat hal ini semakin tergerus arus zaman, sehingga yang ada hanya hidup saling tipu menipu.

Akhirnya politik yang sangat bermartabat dan mulia itu, katanya, sering disalah pahami, sebagai sesuatu yang kotor dan penuh tipu daya. Menurutnya, Pilkada digunakan sebagai panggung pendidikan politik yang baik dan benar, sehingga masyarakat menjadi cerdas berpolitik dan pemimpin menjadi teladan mewujudkannya.

Keteladanan pemimpin, kata Bacalon Bupati, Bobby Pakh, merupakan hal yang sangat mendasar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai kepala daerah, untuk itu paket BOZE senantiasa mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kupang agar jujur pada diri, sesama dan Tuhan.

“Rakyat melaporan kondisi sebenarnya apa masalah yang dialami, agar pemimpin memberikan solusi pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi real”, ungkapnya.

“Kami mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi dan terdigitalisasi”, kata Bobby Pakh. Baginya, sistem pelayanan online untuk memudahkan pelayanan khususnya bidang urusan administratif, masyarakat tidak jauh jauh datang dari Semau atau Amfoang Timur, tetapi kebutuhan sudah terlayani di kecamatan, jika anggaran memadai kita kembangkan sistem sampai ke desa desa.

Transparansi manajemen juga menjadi sorotan paket BOZE, kata Bobby, Pemerintah menyusun RPJMD sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah daerah, dokumen tersebut dibagikan ke semua desa/kelurahan dan kecamatan, agar semua perencanaan pembangunan mengacu pada dokumen ini, sebagaimana amanah SPPN (Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional).

“Pelaksanaan program pembangunan pun, pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil kerja setiap tahun secara terbuka kepada masyarakat melalui media massa dan forum forum rapat di desa dan kecamatan, selain LKPJ kepada dewan sebagai representasi rakyat”, pungkas Bobby. (Yolf/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan