oleh

Paripurna Sertijab dan Pidato Perdana Wali Kota Kupang Ditunda Tanpa Jadwal Pasti

RADARNTT, Kupang – Sidang Paripurna DPRD Kota Kupang, dengan agenda Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pidato Politik Perdana Wali Kota Kupang periode 2017-2022, yang awalnya direncanakan digelar pada hari ini Kamis (24/8/2017), ditunda sampai jadwal yang belum ditentukan.

Demikian hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang, Juvensius Tukung, S.Pd via ponselnya.

Anggota Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, alasan penundaan sidang ini karena ada permintaan dari pihak Sekretaris Kota dan Sekretaris Dewan. “Mereka masih melakukan koordinasi dengan Wali Kota yang baru dan lama dan Pemerintah Provinsi untuk penyesuaian tata keprotokoleran yang baru”, imbuhnya.

Semoga urusan seremonial seperti ini, harapnya, tidak mengganggu substansi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepemerintahan di Kota Kupang. Ketua Liga Mahasiswa NasDem NTT ini, menegaskan, transisi kepemimpinan politik bertujuan untuk terlaksananya pelayanan publik melalui implementasi visi, misi dan program politik yang dikampanyekan kemarin saat Pilkada, ini yang menjadi utama dan urgen demi mensejahterakan rakyat.

Menurut informasi yang dihimpun dari bagian umum Sekretariat Dewan Kota Kupang, acara ini direncanakan dilaksanakan pada awal bulan depan (September). “Sidang paripurna rencana dilaksanakan pada (4/9/2017)”, kata sumber yang meminta tidak diberitakan identitasnya.

Menurut Perpres No. 16 Tahun 2016, serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang digantikan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang menggantikan.

Dalam hal jabatan gubernur, bupati, dan walikota dijabat oleh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, menurut Perpres No. 16 Tahun 2016 ini, serah terima jabatan dilakukan oleh Penjabat Gubernur kepada gubernur dan wakil gubernur, Penjabat Bupati kepada bupati dan wakil bupati, serta Penjabat Walikota kepada walikota dan wakil walikota yang telah dilantik.

“Serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan serah terima jabatan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota disaksikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk,” bunyi Pasal 13 ayat (3) Perpres tersebut.

Dalam hal gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik merupakan petahana dan tidak terdapat jeda Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, tidak dilakukan serah terima jabatan. (Yolf/RN)

Komentar