oleh

Pembangunan Inklusif Memungkinkan Keadilan Gender

-News-779 views

RADARNTT, Kupang – Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memajukan kemanusiaan; karenanya harus berimbang dan adil antara perempuan dan laki-laki, baik dalam proses maupun hasilnya. Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alex Ofong, kepada awak media belum lama ini, di ruangan kerjanya di DPRD Provinsi NTT.

Mantan aktivis LSM ini dimintai tanggapannya terkait perspektif gender yang mesti diintegrasikan dalam pembangunan di NTT. Dia mengapresiasi dan mendukung upaya mengarusutamakan dan mengintegrasikan perspektif gender yang selama ini diperjuangkan oleh aktivis perempuan, dan yang sudah mulai diimplementasi oleh Pemprov NTT, meskipun belum maksimal.

Menurutnya, untuk memaksimalkan penerapan perspektif gender dalam pembangunan, maka perspektif pembangunan pun harus lebih komprehensif, yaitu pembangunan inklusif. Karena pembangunan inklusif bersifat terbuka dan mencakup semua, baik perempuan maupun laki-laki, dengan memprioritaskan perlindungan terhadap kelompok rentan, yang di dalamnya termasuk perempuan dan anak, kelompok miskin, buruh migran, dan terutama kaum difabel.

“Pembangunan inklusif, karena itu, menjamin dan memungkinkan pengintegrasian perspektif gender secara adil, sekaligus memastikan semua kelompok rentan, terutama perempuan, anak, dan kaum difabel dicakup dan diberi prioritas,” kata Sekretaris DPW NasDem NTT ini. Tentu, tujuan dan esensi pembangunan untuk memajukan kemanusiaan tetap diwujudkan secara substansial, dengan memetakan secara cermat dan menyeluruh basis-basis penghidupan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik NTT.

Pembangunan daerah mestinya diarahkan pada pengembangan aspek produksi, karena ada sejuta aset produktif di masyarakat. Ada potensi kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk pertambangan dan energi.

Menurut mantan Anggota DPRD Kota Kupang 2004-2009 ini, sudah saatnya dikembangkan secara efektif pelbagai kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis rumah tangga, home industry, kelompok kerajinan, kelompok tani nelayan dan kelompok afinitas lainnya yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pun pula, menjadikan desa sebagai basis produksi, menggunakan BUMDes sebagai pintu distribusi barang dan jasa, dari dan ke desa.

“Pendekatan home industry sudah tentu melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku usaha, sekaligus penerima manfaat. Proses yang memberi dampak pada peningkatan pendapatan perkapita rumah tangga, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi ini menjadi indikator bahwa perempuan berperan mengelola ekonomi keluarga”, pungkasnya.

Aktivis perempuan Balkis Soraya Tanof mengatakan, perhatian pemerintah daerah NTT lebih dominan di membangun sektor fisik infrastruktur, sedangkan pembagungan mental dan karakter manusia kaum perempuan kurang mendapat prioritas dalam pengambilan kebijakan publik.

Pemerintah daerah, menurutnya, wajib mengimplementasikan Inpres No. 9 tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender, kedalam setiap kebijakan pembangunan daerah. “Pemerintah daerah harus sensitif gender dalam menentukan kebijakan pembangunan, memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”, ketus Dosen Fisip Undana ini. (Yolf/RN)

Komentar