oleh

Pemerintah Butuh Sinergitas Kerjasama Media Massa

-Info, News-1.274 views

RADARNTT, Kupang – Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan membutuhkan sinergi dan kerjasama dengan media massa baik cetak, elektronik maupun online, untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas kepemerintahan.

Demikian tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, dalam konferensi pers, Jumat (27/10/2017) di Restaurant Nelayan Kota Kupang.

Peran media massa sangat penting, kata Polo Maing, sebagai salah satu pilar demokrasi, perlu membangun sinergitas dengan pemerintah dalam memberikan pemikiran kritis dan solusi melalui tulisan dan penyebarluasan informasi dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

“Peran media sangat besar dalam pembangunan, butuh sinergi ke depan dalam konteks peran kita masing-masing. Bukan berarti media tidak kritis terhadap pemerintah, perlu kontribusi media kepada pemerintah”, ungkap Polo Maing.

Ia pun menegaskan pemerintah membutuhkan koreksi dan evaluasi media massa atas pelaksanaan program pembangunan, melalui kerjasama yang saling membenahi diri dari waktu ke waktu agar bisa terjalin sinergi positif.

Menurut Polo Maing, saat ini sedang dalam tahapan pembahasan perencanaan pembangunan tahun 2018. Nampak, penambahan pendapatan tidak signifikan dibandingkan penambahan pembiayaan akibat kebijakan peralihan sepuluh urusan dari kabupaten/kota ke provinsi.

“Pengalihan PNS beberapa instansi berkonsekuensi pada pembiayaan gaji oleh pemerintah provinsi, sedangkan penambahan DAU tidak setara dengan pengalihan kewenangan. Disamping itu, kita juga akan melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit”, kata Polo Maing.

Dalam sesi diskusi, pihak pemerintah mendapat masukan dari peserta yang berasal dari berbagai awak media diantaranya, media membutuhkan fasilitas berupa press room di bagian Humas Setda Provinsi agar menjadi pusat berhimpun dan berkomunikasi antar awak media maupun media dengan pemerintah.

Selain itu, media massa juga membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah yang dituangkan secara transparan dalam nilai kontrak kerjasama, untuk mendukung produktifitas dan profesionalitas kerja jurnalistik.

Dan peserta pun memberi masukan terkait pengelolaan kepemerintahan, khusus di bidang Infokom dipandang belum menampakan kerja yang jelas dan terukur, jika fungsinya sama dengan Humas sebaiknya dileburkan.

Sedangkan kehadiran dinas perindustrian yang baru dibentuk, sebagai langkah positif yang perlu didukung untuk mengembangkan sektor industri dalam rangka memajukan industrialisasi daerah yang berbasiskan potensi lokal seperti perikanan dan kemaritiman, peternakan, pertanian, pariwisata, dan lain-lain. (Yolf/RN)

Komentar