oleh

Pendidikan Yang Dimudahkan Bukan Dimurahkan

RADARNTT, Kupang – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan seorang tenaga guru berijazah sarjana S1 dan S2 bagi dosen. Jika tidak, yang bersangkutan akan kehilangan profesi tenaga pengajar sebagai guru atau dosen, dialihkan menjadi tenaga staf administrasi kantor atau tenaga kependidikan.

Perintah UU ini, mewajibkan mulai 1 Januari 2016 para guru berijazah S1. Guru SD dan SMP yang rata-rata berijazah setingkat SMA dan Diploma, mereka berbondong-bondong menempuh kuliah jalur khusus Pengakuan Pengalaman Kerja Hasil Belajar (PPKHB) untuk mendapat gelar S1, bagi guru PNS.

Dalam kurun waktu 2015-2017, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kuliah jalur khusus PPKHB diselenggarakan Universitas Nusa Cendana (Undana). Proses perkuliahan dilakukan di Kabupaten masing masing, jadwal kuliah dipadatkan tiga semester bagi yang berijazah Diploma dan lima semester bagi yang berijazah SMA/SPG.

Menurut pengakuan salah satu peserta yang akan diwisuda besok, Selasa (5/9/2017), kuliah jalur khusus ini cukup baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guru, dengan kualitas proses belajar mengajar cukup baik dibanding perkuliahan jalur Universitas Terbuka (UT), yang hanya mengandalkan pembelajaran modul tanpa tatap muka dengan dosen.

“Proses perkuliahan jalur khusus ini, melakukan tatap muka bersama dosen 3-4 kali seminggu, tenaga dosen pun rata-rata bergelar doktor, minimal S2”, kata sumber ini, di sela acara geladi resik Wisuda, Jumat (1/9/2017) di Kampus Undana, Penfui-Kupang,

Secara umum perkuliahan berjalan cukup baik, katanya, hanya proses ini menelan biaya yang tak sedikit, dihitung kasar mulai dari pendaftaran masuk sampai wisuda memakan biaya minimal 50 juta rupiah per orang selama mengikuti tiga semester perkuliahan atau satu setengah tahun .

“Biayanya sangat mahal daripada jalur perkuliahan lain, seperti UT dan Reguler”, ujar sumber ini. Sehingga ada banyak orang yang sudah mendaftar tapi mengundurkan diri, tidak mengikuti perkuliahan, seperti di tempatnya ada tujuh ratusan orang yang mendaftar tapi cuma tiga ratusan yang ikut kuliah sampai wisuda.

Prinsip ilmu itu mahal, menjadi alasan pembenar bagi praktek dunia pendidikan, yang sering diwarnai berbagai pungutan biaya, untuk membiayai kegiatan belajar dan mengajar di semua tingkatan pendidikan. Pada level perguruan tinggi, terlebih yang menempuh jalur khusus seperti ini, sangat kental dengan pungutan biaya yang besar, tapi mau tidak mau harus dituruti demi perbaikan nasip.

Penggunaan biaya pun bermacam-macam, jelas sumber ini, biaya digunakan untuk registrasi per semester, modul, kontribusi ke dinas pendidikan Kabupaten, kontribusi biaya PPL, Skripsi dan urusan lain-lain. Biaya-biaya tersebut diakumulasi mencapai lima puluhan juta rupiah seperti disebutkan di atas.

Proses pendidikan jalur khusus bagi PNS, seringkali menjadi lahan subur praktek memudahkan bagi peserta didik untuk mendapat secarik kertas ijazah, dengan mengabaikan kualitas proses, tapi membutuhkan pengeluaran biaya yang teramat besar. (Yolf/RN)

 

Komentar