oleh

Perempuan dan Anak Jadi Korban Human Trafficking

-News-2.069 views

RADARNTT, Kupang – Persoalan Human Trafficking umumnya mengorbankan kaum Perempuan dan Anak sebagai alat transaksi untuk memenuhi nafsu ekonomi sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab.

Masalah human trafficking sangat kompleks dan saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya, yaitu menyangkut masalah kemiskinan, ketenagakerjaan, keimigrasian, kekerasan dan kriminalitas.

Demikian kata Aktivis Perempuan NTT, Balkis Soraya Tanof kepada radarntt.co, Kamis (28/12/2017).

Balkis menjelaskan, secara kasat mata perempuan dan anak sebagai korban (victim) akibat jual beli manusia, karena mereka telah menjadi korban dari perlakuan victimisasi sebagai akibat tindak kriminal oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Hal ini dimulai dari praktek perdagangan yang memindahkan mereka secara paksa, sewenang-wenang tanpa persetujuan yang bersangkutan pada perekrutan, penampungan, penempatan sampai pada tujuan akhir saat dipekerjakan”, ungkap Balkis.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), katanya, yang oleh Pemerintah Indonesia disebut sebagai salah satu provinsi tertinggal dan termiskin juga darurat human trafficking.

Dosen Fisip Undana ini, menjelaskan bahwa akar persoalan human trafficking terletak pada terjadinya feminisasi kemiskinan yang menyebabkan kerentanan posisi perempuan dan anak secara struktur sosial telah menjadikan mereka sebagai obyek, karena kondisi mereka miskin secara ekonomi maupun miskin sosial budaya.

“Mereka mempunyai SDM yang terbatas baik dari aspek pendidikan, pengetahuan dan kentrampilan. Dalam kondisi seperti ini, memudahkan para trafficker untuk merekrut mereka dengan pendekatan Oko mama di daratan Timor, juga iming-iming gaji yang besar dan cerita kesuksesan TKW yang pernah bekerja ke luar negeri dengan mampu membuat rumah, sekolahkan anak dan sebagainya”, imbuh Balkis.

Selain itu, katanya, lebih diperparah dengan ketidakadilan jender dalam masyarakat dengan status dan posisi perempuan yang tersubordinasi, termarginalisasi secara ekonomi dalam struktur sosial terbawah, berada pada strata miskin sehingga jelas perempuan dan anak merupakan korban dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan juga korban dari sistem yang kapitalistik dan struktur patriarkhis.

Tokoh Perempuan dan Aktivis Feminis Humanis ini mengatakan butuh semangat trilogi “Rasa”; Emansipasi Rasa, Solidaritas Rasa dan Toleransi Rasa bagi Pemerintah Provinsi NTT dan Anggota DPRD sebagai perpanjangan aspirasi rakyat dengan 3 fungsinya; regulasi, budgeting dan kontrol harus mempunyai “kepekaan emansipasi rasa dan solidaritas rasa” terhadap penderitaan masyarakat, terutama dalam mengkhiri 3-ENDS (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri human traficking dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan).

Untuk itu, Balkis menyarankan perlu sosialisasi Perda penanggulangan dan bahaya human trafficking secara berkesinambungan ke masyarakat agar menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memerangi human trafficking dengan berpartisipasi aktif untuk melaporkan apabila melihat, mendengar ada perilaku “oknum” yang mencurigakan dan teridentifikasi sebagai trafficker segera berkonsultasi ke Gereja yang menangani human trafficking, aparat kepolisian dan LSM pemerhati untuk segera diambil tindakan tanggap cepat.

Dan pemerintah berkewajiban lebih responsif terhadap masalah human trafficking dengan segera menyusun strategik planning guna mengembangkan isu, serta rencana aksi penanggulangan human trafficking dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait.

Sedangkan bagi anggota legislatif terutama yang anggota perempuan harus lebih pro aktif dengan gagasan produktif untuk mengakhiri human trafficking di NTT.

Balkis mengatakan, bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mendatang harus mempunyai program kerja yang visioner dan konkrit atas masalah human trafficking.

“Sehingga kelak pemerintah NTT punya tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat NTT terutama perempuan dan anak, melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kaum miskin dan memperluas akses dan pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan cara menyediakan fasilitas pendidikan dan membebaskan segala pungutan biaya pendidikan”, tegas Balkis.

Selain itu, kata Balkis, pemerintah hendaknya membangun kerjasama dengan negara tujuan pengiriman tenaga kerja di luar negeri, memfungsionalkan balai latihan kerja (BLK) untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terlatih dan bersertifikasi untuk dikirim ke luar negeri terutama ke negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi. (Yolf/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan