oleh

Petrus Selestinus: Pidato VBL Miliki Landasan Hukum Yang Jelas

-Hukrim, News-897 views

RADARNTT, Denpasar – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menegaskan bahwa pidato politisi Nasdem Viktor Bungtilu Laiskodat di NTT beberapa waktu lalu sesungguhnya memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu ia menilai dalam pidato tersebut tidak ada hal yang melanggar ataupun tindakan yang memprovokasi. Hal tersebut disampaikan Petrus Selestinus pada, Minggu (6/8)

Menurutnya, sebagai putra daerah NTT dalam segala kapasitas yang dimiliki, baik sebagai anggota DPR RI maupun sebgai pimpinan Parti Politik Nasdem, maka VBL memiliki legal standing dan kewenangan konstitusional untuk mengelaborasi hakekat Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai hukum nasional yang memberi wewenang kepada pemerinah untuk serta merta mengeksekusi pembubaran ormas radikal. Karena di dalam konsiderans Perppu No. 2 Tahun 2017 pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa ormas-ormas yang dalam aktivitas sosial kemasyarakatannya bertindak bertentangan dengan asas Pancasila, dinyatakan “sebagai perbuatan tercela” dan dikualifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana penjara maksimun 20 tahun. Untuk hal ini pemerintah telah memiliki bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu pula pemerintah membubarkan HTI.

Dengan demikian, maka sikap VBL yang mengingatkan warga NTT untuk tidak memilih kader-kader dari Partai Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS yang mengikuti kontestasi pilkada di NTT, sangat beralasan hukum bahkan sebagai sikap sangat patriotik, karena meminta warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dari ancaman perpecaahan sebagai akibat dari sikap politik ke 4 Partai Politik dimaksud. Sikap demikian adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan masyarakat bahwa warga masyarakat memiliki kekuatan dan hak konstitusional untuk menjatuhkan sanksi terhadap Partai Politik dengan cara tidak memilih kader-kader Partai Politik dalam pilkada dan pileg yang sikap politiknya menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 dan menolak Pembubaran HTI.

Karena bagaimanapun juga Perpu No. 2 Tahun 2017 adalah sebagai hukum positif yang mengikat semua pihak termasuk ke 4 Partai Politik dimaksud, demi menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman perpecahan. Oleh karena itu VBL sedang mencoba pendekatan “Bela Negara” dengan cara damai  yaitu mengedukasi masyarakat memberikan sanksi kepada Parpol yang tidak mendukung Perppu No. 2 Tahun 2017 dan Pembubaran HTI dengan cara tidak memilih kader-kadernya dalam pilkada, pileg bahkan pilpres, disamping  atau Pemerintah juga memiliki kewenangan konstitusional untuk membekukan Partai Politik atau melalui Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan Partai Poltik yang melakukan perbuatan tercela dan mengancam keselamatan negara. (*Rio/RN)

 

Komentar