oleh

Posyandu dan PAUD Menjadi Kewenangan Lokal Berskala Desa

RADARNTT, Kupang – Amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur kewenangan lokal skala desa. Posyandu dan PAUD dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal skala desa, karena skalanya yang lokal serta lebih efektif dan efisien jika diatur dan diurus oleh desa.

Desa merencanakan, membiayai, menjalankan, dan membina Posyandu dan PAUD. Tentu desa mempunyai keterbatasan di bidang teknis kesehatan dalam Posyandu dan teknis pendidikan dalam PAUD.

Jika desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus Posyandu dan PAUD, maka Dinas Kesehatan berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan teknis di bidang kesehatan terhadap Posyandu, termasuk membina bidan desa. Sedangkan Dinas Pendidikan  melakukan pembinaan teknis di bidang pendidikan terhadap PAUD.

Di desa-desa, ditemukan banyak aset berupa fasilitas gedung Posyandu dan PAUD, yang sudah dibangun program PPK/PNPM-MPd, bahkan ada juga sejumlah tenaga kader Posyandu dan guru PAUD yang selama bertahun-tahun difasilitasi, dilatih dan dibiayai.

Namun, kondisi saat ini menunjukan ada banyak aset tersebut tidak dikelola secara maksimal bahkan ada yang terkesan mubasir, tidak terurus. Hal ini mestinya, menjadi perhatian serius pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan selanjutnya, pasca program PPK/PNPM-MPd melalui implementasi UU 6/2014 tentang Desa dengan hadirnya Alokasi Dana Desa bersumber dari ABPN.

Sehingga ada sinkronisasi dan keberlanjutan kegiatan, apalagi alokasi Dana Desa yang saat ini nilainya cukup besar bisa mencapai miliyaran rupiah. Dana ini digunakan untuk mengurus keberlanjutan kegiatan Posyandu dan PAUD sebagai kegiatan prioritas yang terintegrasi di desa, dalam rangka membangun  sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini. (Yolf/RN)

Komentar