oleh

Saatnya Indonesia Berpaling dari Amerika Serikat

RADARNTT, Jakarta – Hari ini Sabtu, (9/12/2017) merupakan hari ketiga editorial Media Indonesia mengangkat masalah Jerusalem. Demikian memuakkannya langkah Israel dan Amerika Serikat (AS) atas status Jerusalem, perlawanan konsisten jadi keharusan. Selama penindasan dipertontonkan, selama itu pula kita sebagai bangsa yang merdeka harus berani bersikap.

Ketika penindasan itu kian jumawa, kian keras pula kita harus bersuara. Kejumawaan tidak beradab pula yang kini semakin ditunjukkan Israel dan AS. Alih-alih mendengarkan protes dunia, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan yakin bahwa negara-negara lain akan mengikuti langkah sekutu dekatnya untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem.

Tidak hanya itu, militer Israel pun mengumumkan pengerahan kekuatan tambahan ke wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari persiapan untuk pengembangan lanjutan. Bualan ataupun sungguhan, Israel telah menggenapkan sikap pelecehannya terhadap upaya perdamaian. AS ibarat ikut menari mengiringinya.

Dengan perkembangan itu, tidak sepantasnya pemerintah berdiam diri atau bertahan dengan kecaman-kecaman yang sudah dilontarkan. Seperti juga melawan api yang kian besar, air harus lebih banyak digelontorkan. Respons atas langkah jumawa baru Israel dan AS sesungguhnya dapat berkaca pada seruan Presiden Arab Inter-Parliamentary Union (AIPU), Nahib Berri, pada Maret lalu.

Berri yang juga juru bicara Parlemen Libanon mengajak negara-negara muslim bersatu dengan menutup kedutaan besar mereka di AS. Saat itu, rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan kedutaan ke Jerusalem memang telah terdengar. Berri menekankan bahwa sesungguhnya penutupan kedutaan negara-negara muslim di AS itu pun hanya merupakan langkah minimal karena nyata-nyata AS dan Israel tidak menggubris kecaman-kecaman yang berulang kali disampaikan.

Langkah tegas diplomatik lewat penutupan kedutaan besar itu semestinya pantas menjadi salah satu pilihan yang akan dibahas dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Rabu (13/12) di Istanbul, Turki. Indonesia harus berada di barisan paling depan dalam meninjau ulang hubungan diplomatik dengan AS.

Meski efektivitas penutupan kedutaan masih bisa dipertentangkan, persatuan negara-negara muslim memang mutlak diperlukan. Bahkan sesungguhnya sikap ini merupakan sikap pantas dari negara-negara lainnya tanpa mengacu pada dasar agama. Itu karena perjuangan yang dilakukan sesungguhnya bukan pula dari segi agama semata, melainkan perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia.

Sikap bersama itu akan menjadi pesan kuat kepada AS dan Israel atas kekuatan persatuan dunia. Terlebih ancaman dari langkah Israel dan AS saat ini bukan tidak mungkin kian menjadi-jadi di masa mendatang. Ketika wilayah suci tiga agama monoteistik saja bisa mereka monopoli, hal-hal hakiki lainnya pun mudah mereka langkahi.

Sikap ini menuntut Indonesia harus mengambil langkah menarik duta besar dari AS dan memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Paman Sam itu. Namun, hal ini akan memunculkan masalah ikutan yang berdampak buruk pada situasi perekonomian nasional, Indonesia bisa diembargo ekonomi atau embargo senjata di dunia kemiliteran.

Dan perlu diingat bahwa Indonesia bukan negara Islam, corak politik luar negeri Indonesia, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, tentang tujuan negara, “ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyetujui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel merupakan sikap gila sang Presiden. Di samping itu, tindakan tersebut juga akan melukai dan membuat marah empat kelompok agama dan bangsa-bangsa atau negara ini, demikian dikatakan Pengamat Timur Tengah Abdul Muta’ali dalam sebuah wawancara khusus dengan Televisi Metro Tv, Kamis (7/12/2017) siang.

“Sikap Donald Trump yang mendukung Jerusalem jadi Ibu Kota jelas sangat melukai empat pihak ini, yaitu masyarakat Muslim, masyarakat Kristen, bangsa-bangsa Arab, dan rakyat Palestina pada khususnya,” ujar Muta’ali.

Dia menambahkan, Yerusalem tidak hanya sebuah kota biasa yang kini secara fisik dikuasai oleh Negara Israel.

Jerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Di situ ada Masjidil Aqsa, masjid suci umat Islam, juga tempat kelahiran Nabi Isa (Kristen), dan juga ada tembok ratapan yang merupaka kota suci bagi umat Yahudi.

Di samping itu, tindakan Donald Trump itu juga bisa memicu kembali maraknya aksi terorisme dan radikalisme.

“Saya kira Donald Trump bukan cuma otoriter, tetapi sakit jiwa,” tandasnya.

Selama ini, Amerika Serikat sering menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Bahkan Presiden Barack Obama di akhir masa pemerintahannya meminta Israel untuk tidak membangun lagi permukiman Yahudi .

“Tetapi di era Trump, Amerika Serikat justru jadi provokator, bahkan lebih dari itu,” kata Muta’ali.

Sikap Resmi Indonesia

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan, Indonesia secara resmi menolak Yerusalem dijadikan sebagai Ibu Kota Israel.

“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB, di mana AS turut menjadi anggotanya.

“Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45,” tambah Jokowi.

Indonesia, lanjut Jokowi, meminta PBB bersidang dan menyikapi pengakuan sepihak AS atas Yerusalem.

“Saya juga sudah perintahkan Menlu panggil Dubes AS untuk langsung sampaikan sikap pemerintah Indonesia,” ujar Jokowi.

Indonesia Desak OKI

Sejak kemarin pembicaraan dan komunikasi dengan para menteri luar negeri negara-negara muslim, terutama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) terus dilakukan, selain itu juga berusaha untuk mengirimkan pesan dan mencoba komunikasi dengan Amerika Serikat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12).

“Pada hari ini, kita memperoleh informasi bahwa kemungkinan, sekali lagi ini masih kemungkinan, bahwa pengumuman itu akan dilakukan oleh Presiden Trump pada pukul 01.00 PM Washington DC hari Rabu yang berarti hari Kamis, 1 PM malam nanti,” ujar Menlu.

Sekali lagi, lanjut Menlu, ini informasi yang diperoleh dan akan dikomunikasikan kembali. Ia menambahkan bahwa tadi di sela-sela rapat tetap melakukan komunikasi dengan beberapa menteri luar negeri negara muslim mengenai masalah ini.

“Sekali lagi kita sangat mengkhawatirkan pengumuman tersebut karena pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel itu akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri. Akan memancing instabilitas bukan hanya di Timur Tengah tetapi di wilayah-wilayah lain,” lanjut Menlu seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet.

Untuk itu, Menlu mengaku terus berkomunikasi dan kemungkinan besar OKI akan melakukan special session mengenai masalah tanggal.

“Tadi saya berbicara, antara lain dengan Menlu Yordania, Menlu Turki. Dan kita juga, saya juga membicarakan mengenai perlunya negara-negara OKI untuk segera duduk dan membahas masalah ini,” tandas Menlu. (Yolf/RN)

Komentar