oleh

Setya Novanto Mangkir Lagi Panggilan Kedua Sebagai Tersangka

RADARNTT, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP, hari ini, Senin (18/9/2017). Tapi Novanto mangkir lagi yang kedua kalinya.

Sebelumnya yang bersangkutan mangkir dengan alasan sakit. Pada panggilan pertama, Senin (11/9/2017) lalu, alasan gula darah Ketua DPR Setya Novanto langsung mendadak naik dan harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

KPK telah dua kali memanggil Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi megaproyek e-KTP. Namun, lagi-lagi Novanto tidak memenuhi panggilan tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan resmi atas ketidak hadiran Novanto pada panggilan kedua. Seharusnya, hari ini, Senin (18/9/2017), Novanto dijadwalkan kembali diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut.

“Sampai saat ini penyidik mengatakan belum menerima pemberitahuan resmi (dirawat), terkait rencana pemeriksaan SN (Setya Novanto) sebagai tersangka hari ini,” tutur Febri melalui pesan singkat, dilansir republika.co.id.

Menurut Febri, KPK telah menyampaikan surat panggilan kedua setelah Novanto tak memenuhi panggilan pertama pekan lalu. Bahkan, surat panggilan kedua ini juga diantar ke DPR dan tempat tinggal Novanto di Jakarta Selatan.

“Setelah panggilan pertama, KPK telah menyampaikan surat panggilan kembali. Disampaikan ke kantor DPR RI dan ke rumah. Panggilan sudah disampaikan secara patut,” tegas Febri.

Terkait ketidakhadiran Novanto, Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan bahwa saat ini Ketua DPR RI tersebut telah dipindahkan dari RS MRCC Siloam Semanggi ke RS Premier Jatinegara.

Menurut Nurul, seperti sebelumnya, Novanto dirawat karena vertigo yang dideritanya. Selain itu, juga akan dilakukan pemeriksaan mendalam setelah ditemukan plak di jantungnya.

KPK menduga Setya Novanto menguntungkan dan memperkaya diri sendiri, sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan bernilai Rp 5,9 triliun. (Yolf/RN)

Komentar