oleh

Soal Dana Desa, Ini Pesan Kajari Mabar untuk Kades

-Mabar, News-1.377 views

Labuan Bajo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa  dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D), kepada seluruh Kepala Desa se-kabupaten Mabar. Kamis, (24/08/2017).

Sosialisasi digelar TP4D Kejari Mabar bertujuan menyampaikan pemahaman tentang keberadaan TP4D, dimana Desa sebenarnya bisa mengajukan permohonan pengawalan dan pengamanan penggunaan Dana Desa ke TP4D, agar dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tetap sesuai koridor.

Kajari Mabar Subekhan, SH, MH, mengatakan sosialisasi Dana Desa dan TP4D ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen agar Dana Desa di seluruh Indonesia tepat sasaran melalui program TP4D.

Terutama mengantisipasi kesalahan pengelolaan Dana Desa baik penyaluran, pengawasan dan realisasi dari pemanfaatan Dana Desa tersebut.

“Saya mengajak pemerintah desa untuk bisa menjalankan Program Nawacita yang digalakkan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya di hadapan camat, kepala desa dan pendamping desa yang menjadi peserta sosialisasi ini.

Salah satu cara untuk menjalankan Program Nawacita, menurut dia, adalah dengan membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Masyarakat desa adalah bagian dari pemerintahan di desa. Karena itu, para kepala desa wajib untuk senantiasa berinovasi dan menunjukkan kreatifitas. Kepala desa wajib menjadi panutan bagi masyarakatnya sendiri,” tegas Subekhan.

Yang tak kalah penting, ia mengingatkan agar dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, agar dikelola dengan baik. Hal itu penting, karena semangat utama peningkatan kucuran dana desa adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

“Dana desa harus dikelola dengan benar. Jangan main – main, apalagi sampai disalahgunakan. Kalau dana desa dikelola dengan baik, maka ke depan tidak ada lagi masyarakat yang miskin di desa,” ujar Subekhan.

“Kalau memang kerja fisik, maka harus sesuai perencanaan. Jangan mengikuti keinginan kontraktor dan kepala desa. Jangan sampai juga terjadi, masyarakat ingin lain dan kepala desanya ingin lain. Itu akan menjadi masalah pada akhirnya,” imbuhnya.

Selain peruntukkan dana desa harus benar, ia juga meminta agar pertanggungjawaban dana desa agar dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.

“Laporan jangan dibuat asal saja. Administrasi harus betul – betul diperhatikan, sehingga laporannya benar,” pungkas Subekhan. (Mhen).

 

Komentar

Jangan Lewatkan