oleh

Soal Dana Desa, Ini Pesan Kejari Mabar

-Mabar, News-962 views

RADARNTT, Labuan Bajo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa  dan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), kepada seluruh Kepala Desa se-kabupaten Mabar. Kamis, (24/08/2017).

Sosialisasi digelar TP4D Kejari Mabar bertujuan meningkatkan pemahaman para Kepala Desa tentang keberadaan TP4D, sehingga Desa bisa mengajukan permohonan pengawalan dan pengamanan penggunaan Dana Desa ke TP4D, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kajari Mabar Subekhan, SH, M.H. mengatakan, sosialisasi Dana Desa dan TP4D ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen agar Dana Desa di seluruh Indonesia tepat sasaran melalui program TP4D. Subekhan menambahkan, tujuan utama untuk mengantisipasi kesalahan pengelolaan Dana Desa baik penyaluran, pengawasan dan realisasi dari pemanfaatan Dana Desa tersebut.

“Saya mengajak pemerintah desa untuk bisa menjalankan Program Nawacita yang digalakkan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya di hadapan camat, kepala desa dan pendamping desa yang menjadi peserta sosialisasi ini.

Salah satu cara untuk menjalankan Program Nawacita, menurut dia, adalah dengan membangun desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Masyarakat desa adalah bagian dari pemerintahan di desa. Karena itu, para kepala desa wajib untuk senantiasa berinovasi dan menunjukkan kreatifitas. Kepala desa wajib menjadi panutan bagi masyarakatnya sendiri,” tegas Subekhan.

Yang tak kalah penting, ia mengingatkan agar dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, agar dikelola dengan baik. Hal itu penting, katanya, karena semangat utama adanya kucuran dana desa adalah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

“Dana desa harus dikelola dengan benar. Jangan main – main, apalagi sampai disalahgunakan. Kalau dana desa dikelola dengan baik, maka ke depan tidak ada lagi masyarakat yang miskin di desa,” ujar Subekhan.

Menurutnya, jika kegiatannya pembangunan fisik Sarpras, harus sesuai perencanaan, memperhatikan specifikasinya. Jangan mengikuti keinginan kontraktor dan kepala desa. Jangan sampai juga terjadi, masyarakat menginginkan lain dan kepala desanya ingin lain. Itu akan menjadi masalah dikemudian hari.

Selain peruntukkan dana desa harus benar, ia juga meminta agar pertanggungjawaban dana desa dilakukan sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat.

“Laporan jangan dibuat asal saja. Administrasi harus betul – betul diperhatikan, sehingga laporannya benar,” pungkas Subekhan. (Mhen/RN).

Komentar

Jangan Lewatkan