oleh

Soal THL, Dua Fraksi DPRD Soroti Dinkes Matim

-Matim, News-1.259 views

Foto : THL saat aksi di DPRD beberapa waktu lalu. (Istimewa)

Borong – Dua Fraksi DPRD kabupaten Manggarai Timur (Matim), menyoroti kinerja pemerintah setempat khususnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Matim yang dinilai lamban menuntaskan persoalan perpanjangan kontrak Tenaga Harian Lepas (THL) pada dinas itu.

Sorotan itu, disampaikan Fraksi NasDem, dan Gerindra pada rapat pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten Matim tahun 2017.

“Mohon penjelasan pemerintah tentang nasib THL telah menonaktifkan beberapa waktu lalu. Bagaimana langkah konkrit selanjutnya?”, demikian pandangan umum Fraksi NasDem yang bacakan anggota fraksi Nasdem Tarsan Talus.

Selain itu, NasDem juga mohon pemerintah melampirkan jumlah THL dari masing-masing OPD dan “Berapaah total besaran pagu dari masing-masing OPD tersebut”, kata Tarsan. Kamis, (06/09/2017).

Selain fraksi NasDem, fraksi Gerindra dalam pandangannya meminta Dinkes Matim segera mengakomodir semua THL untuk diseleksi.

“Diminta semua THL pada Dinkes yang tidak diakomodir dalam proses seleksi yang penuh dengan kontroversial kemarin, untuk diakomodir kembali semuanya”, kata anggota Fraksi Gerindra Martinus Helmon saat membaca pandangan umum di hadapan SKPD Matim.

Sebab, menurut Fraksi Gerindra  ada indikasi tidak profesional saat seleksi.

“Karena ada indikasi yang lain diakomodir, yang tidak diakomodir”, kata Martinus.

Untuk diketahui bulan April lalu, puluhan tenaga harian lepas pada Dinkes Matim mendatangi kantor bupati kabupaten itu, untuk menuntut keadilan ke bupati Matim, Yoseph Tote karena tidak diakomodir pada seleksi tahun 2017.

Di tempat yang berbeda Kordinator THL korban kebijakan Dinkes Matim, mengapresiasi sikap fraksi NasDem dan Gerindra karena masih memperjuangkan hak dan keadilan THL. “Terima kasih kepada dua partai ini, yang memperjuangkan nasib teman-teman saya”, kata Chan.

Chan meminta kepada Pemkab Matim, segera menyelesaikan persoalan tersebut serta memberikan kepastian kepada THL yang menuntut keadilan

“Kami meminta kepada Bapak Bupati dan DPRD Manggari Timur untuk segera menyelesaiakan permasalahan ini dan memberi jawaban dan keputusan mengenai nasib kami,” tegas Chan.

Chan meminta membatalkan SK penetapan THL tahun 2017 yang sudah ditetapkan oleh Sekretaris Dinkes. Semua THL yang sudah diputuskan kontraknya harus diakomodir kembali dan ditetapkan sebagai THLtahun 2017. (Mhen).

Komentar

Jangan Lewatkan