oleh

Tahapan Pencalonan Dalam PILKADA 2018

-News-1.625 views

RADARNTT, Kupang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar sosialisasi Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT tahun 2018, di Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang, Senin (2/10/2017).

Divisi Tenis KPU NTT, Thomas Dohu, menyampaikan tahapan pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT tahun 2018, sebagai berikut, Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Persyaratan pencalonan oleh Parpol, yang harus dipenuhi oleh Parpol pengusung pada saat pendaftaran calon adalah Terpenuhinya minimal 20 persen Kursi atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dan dicalonkan oleh kepengurusan Parpol yang sah direkomendasikan oleh kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sah.

Persyaratan pencalonan Perseorangan, yang harus dipenuhi oleh Bakal pasangan Calon pada saat pendaftaran calon dan apabila belum memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi faktual dapat dilengkapi dalam masa perbaikan. Syarat dimaksud adalah terpenuhinya jumlah minimal dukungan yang diserahkan oleh Bakal Paslon Perseorangan kepada KPU Provinsi pada tanggal 22 – 29 November 2017. Dan Diteliti pada saat penyerahan dukungan sebelum masa pendaftaran calon dan dapat dilengkapi pada masa perbaikan (setelah pendaftaran pasangan calon).

Ketentuan syarat pendaftaran Perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 (b) UU 10/2016, sebesar 8,5 % dari jumlah DPT PEMILU Terakhir. Syarat minimal dukungan 272.300 pendukung, Tersebar di 12 Kabupaten/Kota, Dukungan hanya diberikan kepada 1 paslon, Penduduk yang memberi dukungan adalah memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan, tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Pemenuhan jumlah minimal dukungan dan pesebaran, menjadi syarat untuk melakukan pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran.

Penyerahan dukungan calon diserahkan pada tanggal 22 – 26 November 2017, selanjutnya diverifikasi tiga kali, yaitu Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya 22-28 November 2017, Verifikasi administrasi 22 November sampai 5 Desember 2017, dan Verifikasi faktual di desa/kelurahan  12 – 25 Desember 2017. Hasil verifikasi faktual terbagi atas tiga bagian, yaitu Rekap hasil faktual tingkat Kecamatan, 26-28 Desember 2017, Rekap hasil faktual tingkat kabupaten, 29-31 Desember 2017, dan Rekap hasil faktual tingkat provinsi 1-3 Januari 2018.

Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi dengan ketentuan, sebagai berikut Jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan, Dilakukan selama 5 hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, Perbaikan dukungan diserahkan dalam bentuk sofcopy dan hardcopy sebanyak 3 rangkap, Jadwal Penelitian tahap 2 dilakukan 18 Januari sampai 11 Februari 2018.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Data Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di DPRD Provinsi NTT Hasil Pemilu 2014:

No

Partai Politik

Perolehan Kursi

Perolehan Suara Sah

1.

Partai Nasdem

8

247.508

2.

Partai Kebangkitan Bangsa

5

184.520

3.

Partai Kadilan Sejahtera

2

94.904

4.

PDIP

10

385.335

5.

Partai Golongan Karya

11

377.475

6.

Partai GERINDRA

8

262.026

7.

Partai Demokrat

8

240.609

8.

Partai Amanat Nasional

5

189.793

9.

PPP

0

 43.909

10.

 Partai Hati Nurani Rakyat

5

161.716

11.

Partai Bulan Bintang

0

  61. 919

12.

PKPI

3

115.229

                              Jumlah

65

2.364.943

Syarat 20 % kursi untuk mendaftar pasangan calon sebanyak 13 kursi, Syarat 25 % suara sah untuk mendaftar pasangan calon sebesar 591.236 suara sah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang tidak dapat menjadi parpol pengusung bakal pasangan calon karena tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi NTT sebagaimana hasil pemilu 2014.

Dokumen Pendaftaran Paslon dari Parpol, yaitu B KWK Parpol (Surat Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur), B1 KWK Parpol (Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur), B2 KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dadalm Pencalonan  Gubernur dan Wakil Gubernur), B3 KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesepakatan Aantara Partai Politik /Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur), B4 KWK Parpol (Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur).

Dokumen Pendaftaran Paslon Perseorangan, BA8-KWK Perseorangan (rakapitulasi dukungan) (dikecualikan jika tidak memenuhi syarat minimal), B KWK Perseorangan (surat Pencalonan), B1 KWK Perseorangan (surat Pernyataan Dukungan), B2 KWK Perseorangan (Rekapitulasi Pernyataan Dukungan), B3 KWK Perseorangan (surat kesesuaian naskah visi dan misi).

Bagi Bakal Calon Perseorangan, hendaknya dilakukan pengelolaan data dukung dengan baik, format dukungan sebagaimana model B1-KWK perseorangan, pendukung harus benar-benar nyata dan telah dilakukan koordinasi oleh bakal pasangan calon sebelum dijadikan pendukung sebagaimana data model B1-KWK perseorangan, Bakal pasangan calon perlu membentuk tim penghubung secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dan aktif mengikuti proses selama verifikasi faktual.

Bagi Bakal Calon dari Partai Politik, Kepengurusan yang sah mendaftar bakal pasangan calon adalah  linear sebagaimana disahkan oleh menteri Hukum dan HAM, Kepengurusan DPP yang dapat memberi rekomendasi sebagaimana penetapan menteri Hukum dan HAM, Partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU provinsi tidak dapat menarik kembali dukungannya sejak pendaftaran.

Karena proses pencalonan telah dilakukan secara terbuka, maka hendaknya masyarakat menyampaikan masukan dan saran berdasarkan data yang dimilki, bukan sebaliknya hanya menyebar  isu negatif untuk menjatuhkan calon peserta pilkada yang lain. Masukan dan saran yang disampaikan agar bakal calon yang ditetapkan benar-benar memenuhi syarat sebagaimana aturan yang telah ditetapkan

Penyelenggara tetap menjaga independensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pilgub 2018. Membangun keterbukaan proses selama berlangsungnya tahapan pencalonan dengan mengoptimalkan media masa (cetak dan elektronik) serta  informasi teknologi KPU  (laman KPU Provinsi NTT, SITAP DAN SILON), selalu membangun koordinasi dengan elemen terkait seperti pengawas, keamanan dan pemda Provinsi NTT, untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang terkait dalam proses pencalonan. (Yolf/RN)

Komentar